Walikota Risma: Aku Nggak Mau Jadi Menteri Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan dilantik pada Senin 20 Oktober 2014 besok. Sejumlah kepala negara dan orang penting akan hadir dalam pelantikan tersebut. Salah satunya Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Ya, besok diundang. Aku thok (saja) dari Jatim yang diundang kayaknya," kata Walikota Risma di Surabaya, Minggu (19/10/2014).

Walikota perempuan pertama di Surabaya tersebut menilai pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. "Khususnya Surabaya," harap dia.

Walikota lulusan Sarjana Arsitektur ITS itu juga menegaskan akan tetap pada pendirian semula jika ia ditunjuk menjadi menteri pada pemerintahan yang baru ini.

"Ya itu, aku sudah menyampaikan aku nggak mau. Cuma aku nggak tahu. Mudah-mudahan nggaklah," pungkas Risma.

Kepala daerah yang juga gemar blusukan dan berprestasi itu dinilai berpeluang masuk kabinet Jokowi-JK. Meski begitu, integritas tetap menjadi hal yang utama.

"Kepala daerah yang kemungkinan menjadi menteri sangat besar peluangnya asal ia berintegritas luar biasa, bermoral kukuh, rekam jejaknya teruji, dan punya keberanian mengambil keputusan demi perbaikan," terang Koordinator Inrise, Dedi Setiawan di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.

Dedi menerangkan setidaknya ada 4 kepala daerah yang dinilai layak jadi menteri. Mereka adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Bogor Bima Arya, dan Bupati Kudus Musthofa.

"Kita kenal Bu Risma dengan ketegasan dan pengalamannya telah mengubah wajah Surabaya jadi lebih hijau. Ridwan Kamil yang gemar gowes sepeda untuk melihat sendiri problema Bandung. Bima Arya tokoh muda parpol progresif. Musthofa yang melakukan sambang deso atau blusukan," terang Dedi.

Pengamat dari Universitas Indonesia Aris Yunanto menambahkan, Jokowi merupakan tokoh yang gemar blusukan. Karena itu, menteri mendatang juga harus memenuhi kriteria gemar blusukan.

"Kalau Jokowi blusukan, gimana coba kalau menterinya nggak bisa blusukan. Kan Jokowi mau lari cepat, blusukan itu kriteria tidak tertulis, tapi harus dipenuhi," tandas Aris. (Ans)