KPK Tidak Jamin Calon Menteri Jokowi Bebas Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - KPK telah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rekam jejak nama calon menteri yang akan membantu pemerintahan Indonesia untuk masa jabatan 2014-2019. Nantinya, Jokowi akan menentukan siapa saja yang terpilih sebagai menteri setelah menerima laporan KPK.

Namun, menurut juru Bicara KPK Johan Budi SP, pihaknya tidak menjamin calon-calon menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bebas dari korupsi.‎ Terutama ketika mereka benar-benar dipilih dan diplot menjadi menteri oleh Jokowi.

"Tidak ada jaminan 100 persen apabila dari nama-nama itu, yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK, kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami tak pernah menjamin itu," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Johan mengakui, bahwa pihaknya ‎telah memberi catatan khusus kepada beberapa nama. Tapi dia mengaku tidak tahu soal catatan khusus yang dimaksud adalah pemberian tanda merah dan kuning sebagai indikator nama-nama yang bersangkutan mempunyai resiko berpotensi bermasalah dengan kasus hukum.

"Saya tidak tahu istilah merah, kuning atau hijau. Tapi memang ada catatan-catatan khusus dari nama-nama itu, diberi oleh Pimpinan KPK," kata Johan yang kini juga menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK.

Hal terpenting bagi KPK, yakni Jokowi kini telah memiliki informasi awal berkaitan dengan nama-nama calo‎n menteri itu. Namun, meski telah melakukan penelusuran rekam jejak seperti yang diminta Jokowi, KPK tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan siapa yang pantas dan siapa yang tidak layak dipilih untuk jadi menteri.

"KPK tidak pada kapasitas dalam beri rekomendasi jangan pilih ini atau pilihlah yang itu. Tidak ada kata-kata itu," ucap Johan tanpa mau menyebut identitas nama-nama calon menteri Jokowi-JK tersebut.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen sebelumnya mengatakan,‎ nama-nama calon menteri Jokowi-JK yang ditengarai berpotensi bermasalah dengan hukum diberi tanda merah dan kuning. Pemberian tanda merah karena nama-nama yang dimaksud itu mempunyai risiko berpotensi bermasalah dengan kasus hukum, terutama pidana korupsi.

"Yang beresiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," ucap pria yang disapa Zul itu belum lama ini.

Tetapi, Zul sendiri belum mau mengungkap nama-nama calon menteri yang diserahkan Jokowi itu. Termasuk mereka-mereka yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK. (Yus)