Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen memimpin rapat tertutup yang diselenggarakan bersama seluruh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP. Rapat tersebut untuk membahas Muktamar PPP yang akan digelar 30 Oktober 2014.
Hadir juga Suryadharma Ali‎ dan beberapa fungsionaris DPP PPP. Ketua Umum PPP itu mengatakan, rapat akan dilaksanakan oleh Majelis Syariah dan Mahkamah Partai.
"Berdasarkan info sudah ada 20 ketua dan sekretaris DPW, dan sejumlah ketua tidak bisa hadir karena ada urusan di provinsinya masing-masing. Hari ini ketua majelis dan mahkamah partai akan menjelaskan masalah muktamar di Surabaya lalu dan 30 Oktober akan datang‎," kata SDA di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
SDA juga mengatakan, muktamar yang digelar di Surabaya pada 15 Oktober tidak sah. Dengan demikian, keterpilihan Romahurmuziy atau Romi sebagai ketua umum PPP adalah tidak sah.
"Muktamar 15 Oktober lalu, Majelis Syariah mengatakan ilegal tidak sah, oleh karenanya Majelis Syaridah dan Mahkamah Partai sesuai keputusan mahkamah partai akan melaksanakan yang tadinya 24 Oktober menjadi 30 Oktober sampai 2 November 2014‎. Lokasinya di Jakarta, mudah-mudahan muktamar yang menjadi penyelesaian," tandas Suryadharma sebelum masuk ke ruang rapat.
Hasil Muktamar PPP yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, memutuskan Sekjen PPPP Romahurmuzy sebagai Ketua Umum. Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya, Romahurmuziy atau Romi menyampaikan dukungan langsung kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Meski begitu, Romi tidak mau menyampaikan secara gamblang PPP sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). (Ein)
Â