Liputan6.com, Jakarta - Batalnya keinginan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menduduki kursi menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), diklaim bukan karena warna merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) --warna merah tanda kemungkinan menjadi tersangka KPK.
Menurut Wasekjen PKB Lukman Edy, penolakan menduduki kursi menteri kabinet Jokowi-JK, lantaran politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, ingin PKB meraih 100 kursi pada 5 tahun mendatang.
"(Soal warna merah KPK) itu kan hanya isu di luaran saja. Yang beredar di publik hanya spekulasi. Kita lihat pernyataan Cak Imin di Twitter itu fakta terakhir," ujar Lukman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Namun Lukman menjelaskan, saat ini masih ada perdebatan dalam pengurus PKB untuk menyikapi sikap Cak Imin.
"Ketum (ketua umum) minta tanggapan dengan para pengurus lain, ada yang minta tetap menginginkan posisi menteri ada yang juga setuju," jelas dia.
Meski demikian, Lukman menegaskan, Cak Imin membawa perubahan bagi PKB dengan meraih 100 kursi ke depan.
"Pada rapat pleno pertama 2 hari yang lalu di DPP, ketum menyampaikan harus meraih 100 kursi pada 5 tahun mendatang, agar benar maksimal di parlemen," pungkas Lukman.
Belakangan Muhaimin disebut-sebut akan menduduki kursi Menko Kesra di menteri kabinet Jokowi-JK.
Namun beberapa hari lalu, Muhaimin mengaku tidak akan mengisi menteri kabinet Jokowi-JK dalam akun Twitternya. Ia lebih memilih mengurusi partainya agar Pemilu mendatang PKB meraih kursi parlemen lebih tinggi. (Mut)
PKB: Pernyataan Cak Imin Tolak Menteri Jadi Fakta Terakhir
Wasekjen PKB Lukman Edy mengaku, saat ini masih ada perdebatan dalam pengurus PKB menyikapi sikap Cak Imin.
Advertisement