Kabinet Jokowi Tersandera KPK

Liputan6.com, Jakarta Dibuat melebar di Dermaga Pet‎i Kemas III, Pintu 9, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, panggung itu terlihat kecil dan ceper. Panggung yang membelakangi laut dengan latar dua kapal pengangkut berisi tumpukan peti kemas itu sedianya dijadikan tempat untuk mengumumkan susunan kabinet Jokowi-JK.

Skenario pun sudah disiapkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, Jokowi-JK akan berdiri di atas panggung mini yang membelakangi laut dan sebuah kapal yang dipenuhi tumpukan peti kemas.

Pengumuman nama-nama menteri dilakukan pada pukul 20.00 WIB. Jokowi-JK akan datang ke lokasi acara dengan menaiki sebuah kapal cepat. Presiden dan Wakil Presiden kemudian disambut lampu sorot hingga keduanya naik ke atas panggung.

Tak sendiri, Jokowi akan berdiri di panggung bersama para calon menterinya. "Setelah kapal yang ditumpangi Pak Presiden bersandar, mereka para menteri itu ikut mendampingi hingga ke atas panggung," kata salah satu petugas pelabuhan yang enggan menyebut namanya.

Sebelum naik ke atas panggung, Jokowi-JK dan para calon menterinya diberikan helm pelindung berwarna oranye dan rompi pelindung yang biasa digunakan para petugas pelabuhan yang sedang bekerja. Helm-helm itu ditempatkan di sebuah meja, terlihat jumlahnya ada 33 buah.

Di atas panggung yang beralaskan karpet abu-abu terdapat satu mikrofon dengan tiangnya. Mic itulah yang akan digunakan untuk Jokowi menyampaikan susunan kabinetnya.

Namun hingga pukul 20.00 WIB, pengumuman tak jua dilakukan. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi belum mengumumkan struktur kabinetnnya hari ini, Rabu (22/10/2014), karena masih mendalami nama-nama menteri yang telah disusun.

Selain itu, kata Hasto, Jokowi masih memeriksa nama-nama calon menterinya terkait penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Beberapa nama-nama yang sebelumnya disampaikan pada PPATK dan KPK dilakukan pengecekan pada nama tersebut. Presiden diberikan waktu 14 hari dari pengambilan sumpah. Seluruh menteri dipastikan melaksanakan visi-misi presiden, maka perlu pendalaman yang matang," kata Hasto di depan kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014) malam.

Pada kesempatan itu, Hasto juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi tengah menerima sejumlah tamu di Istana Kepresidenan. “Hari ini Presiden Jokowi menerima tamu di Istana Negara. Agenda negara dan persiapan untuk menyusun kabinet,” tutur Hasto.

Dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akrab disapa JK mengatakan, pengumuman akan berlangsung dalam 1 atau 2 hari. “Dalam 1 atau 2 hari karena kan perlu pertimbangan matang,” kata JK, Rabu (22/1/2014) malam.

Mencari Calon Menteri Pengganti

Setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Senin 20 Oktober 2014 lalu, nama-nama menteri Jokowi-JK terus menjadi sorotan. Publik seolah tak sabar menunggu untuk segera mengetahui siapa saja yang akan mengisi pos-pos menteri di kabinet Jokowi-JK. Kondisi ini pun menyebabkan spekulasi soal nama-nama menteri Jokowi-JK terus berkembang.

Sebelumnya, pada Selasa 21 Oktober kemarin, Jokowi memanggil beberapa orang ke istana. Mereka adalah politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, politisi PDIP Aria Bima, mantan Menko Perekomian Chairul Tanjung, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat.

Jokowi juga memanggil Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Keuangan demisioner Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro, dan Ketua DPP Partai Nasdem yang juga mantan Sekjen Depdagri Siti Nurbaya.

Orang-orang yang ke istana tersebut kontan disebut sebagai calon kuat menteri Jokowi. Namun baik Yuddy, Bambang maupun Siti Nurbaya tak mau menyebut pertmuan itu untuk membahas soal menteri.

“Waktu saya ketemu dengan Presiden ditanya soal Bandung, Jawa Barat, lalu ditanya soal keluarga, kemudian terlibatlah kami dalam pembicaraan tentang pembangunan nasional, masalah birokrasi, perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat,” ujar Yuddy.

Adapun Bambang, mengaku kehadirannya di istana untuk menjelaskan masalah pengelolaan keuangan negara dan kondisi APBN terakhir. Bukan soal posisi menteri.

Jokowi memang telah mengantongi nama-nama menterinya. Bahkan mantan wali kota Solo itu telah menyerahkan 43 nama calon menterinya ke KPK dan PPATK untuk dinilai. Tapi dari jumlah itu, 8 nama mendapat catatan merah. KPK dan PPATK meminta Jokowi tak mengambil 8 nama itu sebagai menterinya.

"Saya sampaikan apa adanya. Semalam kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Dan ada 8 nama yang tidak diperbolehkan," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).

Namun Jokowi merahasiakan ke-8 nama bermasalah yang dicoret KPK dan PPATK itu. "Tidak bisa saya sebutkan," kata dia. Bahkan Jokowi meminta agar media tidak menebak-nebak dan menulis ke-8 nama itu dari sumber yang tidak jelas. "Untuk 8 nama itu, jangan ada media yang sekali-kali tulis nama-nama itu dan hanya nebak-nebak," tegas Jokowi.

Terkait pencoretan itu, Jokowi yang dari awal berkomitmen akan membentuk kabinet bersih dan profesional, mengatakan akan kembali mengajukan nama-nama pengganti untuk ditelusuri kembali track recordnya oleh KPK dan PPATK. ‎

Menurut Jokowi, nama-nama pengganti itu akan diambil dari hasil seleksi yang telah dilakukan. "Bisa dari itu, tapi ada yang memang mesti harus baru," ujar dia. Sebelumnya Jokowi telah menyiapkan 1 sampai 3 nama untuk setiap pos menteri, sehingga total jumlahnya 43 orang.

Kendati belum ada kepastian, namun pembatalan pengumuman nama-nama menteri Rabu malam lalu kemungkinan karena ada tarik ukur, terutama terkait rekomendasi KPK dan PPATK. "Kita juga pertimbangkan rekomendasi KPK. Demi kebaikan semuanya, kebaikan pemerintah, rakyat. Kan menteri kita sudah janji harus kredibel," tegas JK.

KPK sendiri, yang diwakili Wakil Ketuanya, Zulkarnaen, mengatakan, "kita tidak pakai istilah lolos tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta. Yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning."

Berubah Nama

Meski nama-nama menteri belum diketahui, namun akan terjadi perubahan nama kementerian pada pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Taufik mengaku DPR telah mendapatkan "surat panas" dari Presiden Jokowi terkait perubahan sejumlah nama kementerian.

Menurut Taufik, ada enam kementerian yang akan diubah namanya. Pertama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan Rakyat digabung menjadi Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Kedua, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Menteri Pariwisata. Ketiga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi 2 yaitu Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Keempat, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup digabung menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kelima, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dilebur menjadi 3 yakni Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa, dan Menteri Daerah Tertinggal. Selanjutnya terakhir, Menko Kesejahteraan Rakyat diubah jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terkait perubahan ini, Taufik mengatakan akan dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis 23 Oktober 2014. Namun perubahan nama ini tampaknya tak bisa segera disahkan DPR. Pasalnya hingga saat ini, alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sementara pembahasan perubahan nama kementerian ini harus melalui bamus dan kemudian ke komisi.