Daerah Diyakini Memiliki Masa Depan Cerah di Tangan Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah dipercaya dapat diselesaikan secara bertahap di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Jokowi-JK itu akrab dengan daerah, pas ultah DPD yang ke-10 mereka juga datang," ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Di samping kedatangan Jokowi-JK saat ulang tahun DPD pada 1 Oktober lalu, ada alasan utama kenapa Senotor asal Sumatera Utara ini yakin dengan pernyataannya itu. Hal itu karena Jokowi pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Kita bersyukur Jokowi pernah jadi walikota, jadi dia ada unsur daeranya," kata dia.

Selain keyakinan daerah tidak akan ditinggalkan, Parlindungan juga percaya pemerintahan baru Jokowi-JK akan berjalan baik, meski banyak menghadapi tantangan besar ke depannya.

"Saya yakin dan saya optimis Jokowi-JK, meskipun pun makin besar ombaknya mereka akan tetap naik," pungkas Parlindungan.

PKS Dukung Kementerian Pedesaan

Dalam susunan kabinet Jokowi-JK, santer terdengar akan dibentuk bebebrapa kementeian baru. Salah satu yang kemungkinan dibentuk adalah Kementerian Pedesaan. Ide tersebut pun didukung politisi PKS, Agus Purnomo.

Dukungan ini semakin menarik karena Agus berasal dari partai yang bernaung di Koalisi Merah Putih (KMP) --barisan pendukung Prabowo Subianto-- yang mengambil sikap sebagai oposisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Adanya Kementerian Pedesaan merupakan itikad baik dari Jokowi," sebut Agus saat menjadi pembicara diskusi politik, bertema membangun parlemen pro-daerah di Gedung DPR, Jakarta hari ini.

Tidak hanya mendukung pembentukan Kementerian Pedesaan, Agus turut mendukung Budiman Sudjatmiko sebagai menteri di kementerian itu. Budiman adalah anggota DPR dari partai pengusung Jokowi-JK, PDIP.

Walau menyatakan dukungan, Agus tak memungkiri peran Kementerian Dalam Negeri nantinya akan berkurang. Sebab, Kementerian Pedesaan merupakan pecahan dari kementerian tersebut.

Namun, Agus meyakini, hal itu bukan masalah besar. Kedua kementerian ini dipastikan tidak akan tumpang tindih dalam menjalankan perannya. "Kemendagri akan bekurang (perannya), dia nantinya akan mengurusi masalah kabupaten, kota dan provinsi," tandas Agus. (Sss)