Sukses

Jokowi Tidak Pilih Menteri dari Koalisi Merah Putih?

6 Partai yang tergabung Koalisi Merah Putih, hanya PPP yang akan mendapatkan kursi kabinet dari pemerintahan Jokowi-JK.

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Deputi Tim Transisi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Andi Widjajanto memastikan, Presiden Jokowi sudah menetapkan nama-nama kabinet.

Dari 34 calon kabinet, dipastikan tidak ada satu pun yang berasal dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih atau parpol pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu.

"Saya rasa tidak. Saya rasa tidak ada interaksi dengan partai-partai lain. Partai di luar pengusung Pak Jokowi," ujar Andi Widjajanto di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Menurut Andi, di antara 6 partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan mendapatkan kursi kabinet dari pemerintahan Jokowi-JK. "Tidak ada, kecuali PPP," kata dia.

Banyak kalangan menilai, Jokowi-JK akan memasukkan nama menteri dari anggota Koalisi Merah Putih seperti dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PBB.

Hal itu diperkuat adanya sejumlah pertemuan antara sejumlah elite atau Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih baru-baru ini. Seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sempat ditemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat Jokowi sedang menyusun nama-nama menteri.

Tak hanya itu, belakangan Presiden Jokowi juga menemui Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di kediamannya.

Sementara Presiden Jokowi rencananya akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu 26 Oktober 2014 besok, pada pukul 16.00 WIB. Jokowi telah mengajukan 43 calon susunan kabinet ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk diaudit.

Dari 43 nama, 8 di antaranya memiliki rapor merah atau tidak direkomendasikan menjadi calon susunan kabinet Jokowi. Jokowi pun memilih nama lainnya. Langkah Jokowi ini pertama kali dilakukan dari presiden-presiden sebelumnya. Tujuan audit ini guna menyiapkan kabinet yang bersih dan bebas korupsi di pemerintahan Jokowi-JK mendatang. (Ans)


Video Terkini