Menlu Retno Diminta Tak Terapkan 'Thousand Friends Zero Enemy'

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan 34 menteri anggota Kabinet Kerja. Salah satunya adalah Retno LP Marsudi yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu). Retno yang telah dua kali menjadi Duta Besar (Dubes) dan terakhir menjadi Dubes RI untuk Kerajaan Belanda dikenal sebagai diplomat karier.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, pengalaman Retno sebagai diplomat dan birokrat di Kementerian Luar Negeri tidak perlu diragukan. Kariernya pun dalam birokrasi menanjak tanpa dapat dibendung dan terakhir menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa.

"Salah satu pendorong moncernya karir Retno adalah karena ia seorang diplomat yang cepat menguasai masalah. Sebagai Menlu di bawah pemerintahan Jokowi, maka Retno harus menerjemahkan visi misi dan program Pemerintahan Jokowi," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (27/10/2014).

Dia mengatakan, Retno harus dapat menerjemahkan visi Trisakti dan Kemaritiman serta program Nawacita Jokowi. Implementasi Trisakti yang terpenting untuk urusan luar negeri adalah membuat Indonesia berdaulat secara politik.

"Disini Retno sebagai menlu harus menunjukkan ketegasannya (toughness). Retno harus membuat statement pelaksaan kebijakan LN (luar negeri) Bebas Aktif sudah tidak lagi menggunakan tafsiran Pemerintahan SBY yaitu Thousand Friends Zero Enemy (Seribu Teman, Nol Musuh), tetapi All Nations are Friends until Indonesia's Sovereignty is Degraded and National Interest is Jeopardized (semua negara adalah sahabat hingga kedaulatan Indonesia dirongrong dan kepentingan nasional dirugikan)," ujar Hikmahanto.

Doctor of Philosophy (PhD) University of Nottingham itu melanjutkan, tafsiran baru kebijakan luar negeri ini perlu diubah karena banyak publik Indonesia merasa dikecewakan dengan tafsiran Bebas Aktif masa pemerintahan SBY. Menurut dia, selama ini, kepentingan nasional kerap dikalahkan oleh kepentingan internasional atas nama solidaritas, pencitraan dan hubungan baik dengan negara sahabat

"Dalam menyampaikan perubahan tafsiran kebijakan LN, untuk menunjukkan ketegasan dan mewujudkan visi maritim maka penyampaian tersebut idealnya dilakukan di atas Kapal Perang KRI Usman Harun, Kapal perang yang baru datang dari Inggris dan menggunakan dua nama pahlawan nasional yang dihukum gantung di Singapura," kata dia.

Bersih dan Orientasi Kerja

Hikmahanto juga menyarankan Retno untuk menyesuaikan diri dari Menlu yang mengurusi masalah luar negeri dengan menggunakan taktik dan dialog menjadi seorang yang melihat suatu isu sebagai hitam putih dengan sejumlah argumentasi.

"Visi misi pemerintahan Jokowi tidak mungkin diimplementasikan dengan mengedepankan dialog sebagaimana pemerintahan SBY. Visi misi harus dijalankan dengan ketegasan dan menyampaikan argumentasi dalam perspektif Indonesia dan kelompok negara berkembang," kata Hikhamanto.

Lanjut dia, Retno harus melepaskan diri dari spesialisasinya selama ini yaitu fokus pada negara-negara di Amerika dan Eropa. Satu hal yang tidak diinginkan adalah Retno akan lebih akomodatif pada kepentingan AS dan Eropa Barat.

"Retno juga harus melakukan konsolidasi di lingkungan Kemlu. Birokrasi harus dapat berjalan dalam mendukung tafsiran baru Kebijakan LN Bebas Aktif. Retno harus memastikan para diplomat untuk segera ditempatkan bila waktunya tiba. Sekat-sekat antar para petinggi Kemlu harus dihilangkan sehingga para pejabat bila diibaratkan dengan permainan bola, total football," saran Hikmahanato.

Masukan lain dari Hikmahanto yakni, Retno harus mampu untuk mengubah mindset para pejabat di Perwakilan Indonesia di LN dari seorang birokrat tulen menjadi diplomat yang juga berfungsi sebagai marketing agent (agen pemasar). Ini yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi.

"Disamping itu sebagai orang nomor satu di Kemlu, Retno harus dapat mereplikasi gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Gaya kepemimpinan yang mendengar rakyat, sederhana, bersih dan selalu berorientasi pada kerja serta membuat keputusan. Penerapan gaya kepemimpinan ini yang akan berdampak pada masalah luar negeri di mata publik yang tidak perlu bereskalasi ke tingkat Presiden. Presiden pun terbantu dan dapat berkonsentrasi ke masalah-masalah dalam negeri," kata dia.

Terakhir, Hikmahanto mengatakan, Retno tentu akan menghadapi banyak tantangan berat Namun dengan pengalaman, kemampuan serta mereplikasi gaya kepemimpinan Presiden Jokowi, maka Retno dapat dipastikan akan berhasil. Intinya Retno tidak boleh bekerja dalam situasi business as usual.

"Bila berhasil maka Retno akan dikenang sebagai menlu wanita pertama. Ia pun akan masuk dalam kelompok pemimpin yang tegas. Pemimpin yang tegas saat ini dirindukan oleh rakyat Indonesia yang dapat membuat Indonesia berdaulat secara politik. Retno harus diberi kesempatan untuk bekerja," tandas Hikmahanto.