KPK Siap Briefing 34 Menteri Kabinet Kerja Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 menteri yang masuk dalam Kabinet Kerja. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengaku tinggal menunggu arahan Jokowi soal akan di-briefing-nya para menteri tersebut.

"Rencananya menunggu dari pemerintah, kalau sudah sidang kabinet. Yang penting KPK siap memberi perspektif, bagaimana masing-masing kementerian itu bekerja di dalam basis-basis," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Kantor KPK, Jakarta, Senin (27/10/2014).

"Pertama base on transparency (keterbukaan), kedua base on people empowering (pemberdayaan masyarakat). Itu harus ada, dan ini amanat konstitusi. 2 Agenda ini," tambah Busyro.

Busyro menegaskan, 2 agenda itu harus segera dilakukan dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Alasannya tak lain agar pemerintahan Jokowi-JK bisa berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta pro-rakyat. Dan terkait soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) semuanya akan langsung dipinta oleh pihaknya.

"Harus dilakukan, kalau mau efektif betul pemerintah ini transparan dan akuntabel, dan pro-rakyat maka 2 perspektif itu harus dilakukan. Ya kita ingin lebih cepat lebih bagus. (LHKPN) sekarang dilaporkan semuanya, nanti juga ada suratnya," terang Busyro.

Wakil Ketua KPK lainnya Adnan Pandu Praja juga membenarkan 34 menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK rencananya akan langsung diberikan bekal pengarahan oleh KPK. Dalam pembekalan itu nantinya KPK tak hanya menjelaskan pencegahan korupsi. Namun hal detail terkait hasil pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh KPK.

Meski demikian, Pandu mengaku sampai sekarang belum mendapatkan kepastian kapan pihaknya akan memberikan pembekalan dan briefing kepada para menteri Kabinet Kerja.

"Presiden (Jokowi) merencanakan agar seluruh menteri mendapat briefing dari KPK. Agar para menteri bisa memahami posisi strategis KPK seperti Presiden," tandas Pandu. (Sss)