Menkumham Yasonna Laoly Akan Pertimbangkan Remisi untuk Koruptor

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDIP Yasonna H Laoly resmi dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Yasonna berjanji akan membenahi kebijakan yang pernah dibuat pemerintahan sebelumnya. Salah satunya pembenahan lembaga pemasyarakatan atau lapas.

Permasalahan mengenai kapasitas tempat huni bagi para narapidana ini dinilai Yasonna sangat penting. Psikologi penghuni yang sudah tertekan dengan hukuman yang menimpanya, terang Yasonna, akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lapas.

"Ini kan overcrowded-nya banyak masalah. Saya krimonolog, jadi saya tahu overcrowded itu menciptakan gesekan-gesekan tidak kepuasan, emosi yang tinggi," ujar Yasonna Laoly di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Namun tentunya, lanjut Yasonna, hal ini juga harus diimbangi dengan anggaran yang ada, khususnya untuk pembangunan lapas.

"Memang membangun lapas itu membutuhkan biaya yang besar, tapi kita akan coba lihat, mana yang lebih padat dialihkan ke mana. Kita coba lihat. Saya akan panggil Dirjen Lapas untuk pemetaan masalah tentang itu. So far saya kira belakangan ini akan menurun sedikit persoalan di lapas, kita harus lihat," kata dia.

Sementara hal krusial lagi yang akan langsung dibahas oleh kementeriannya, imbuh Yasonna, adalah soal remisi bagi koruptor. Bukan didasari dendam atau niat apa pun, hal ini bagi Yasonna penting karena kejahatan yang dilakukan koruptor sangat menyakitkan masyarakat.

"Itu kan sudah ranah kebijakan. Memang filosofi dari kita ini kan bukan balas dendam. Tapi ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan," pungkas Yasonna. (Ans)