Tim Ekonomi Jokowi, Mumpuni Tapi Kurang Senior

Liputan6.com, Jakarta - Jokowi dan JK sudah memutuskan 34 nama menteri dan 2 wakil menteri dalam Kabinet Kerja. Untuk tim ekonomi, mereka sosok profesional dan bukan wakil partai. Sebut saja Rachmat Gobel yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Susi Pudjiastuti yang didapuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu juga ada Rini Soemarno yang mendapat posisi sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ignatius Jonan yang masuk kabinet sebagai Menteri Perhubungan.

Rachmat Gobel bukan nama yang asing lagi di sektor riil. Ia adalah anak dari pendiri dan pelopor perusahaan elektonik di Indonesia, Thayeb Mohammad Gobel yang memiliki raksasa bisnis Panasonic Gobel Group. Dengan menjadi Menteri Perdagangan, pria kelahiran 3 September 1962 ini harus melepas jabatannya di PT Gobel Internasional, PT Panasonic Manufaktur Indonesia dan beberapa perusahaan lainnya.

Susi Pudjiastuti pun juga hampir sama. Wanita yang tak pernah lulus SMA ini adalah juragan aviation khusus penerbangan perintis dan kargo dengan jumlah armada mencapai 50 pesawat.

Tak berbeda jauh, Rini Soemarno juga pernah menduduki posisi top manajemen di beberapa perusahaan. Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Bursa Efek Jakarta, Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari dan Presiden Direktur PT Astra Internasional.

Sedangkan Ignatius Jonan, tak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Di bawah kepemimpinannya, PT KAI bertranformasi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, tim ekonomi dalam Kabinet Kerja yang disusun oleh Presiden Joko Widodo memang cukup mumpuni.

"Tim ekonominya masih workable. Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oke dan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan oke walaupun dari segi senioritas masih kurang," jelasnya kepada Liputan6.com.

Pengusaha sekaligus Pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Sandiaga Uno juga menyambut positif pengumuman 34 nama menteri di Kabinet Jokowi-JK "Sambutannya positif sekali untuk Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Mereka punya kapasitas dan kompetensi, apalagi tantangan ke depan besar sekali," kata Sandi.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Sofyan Basir pun memberikan respons positif kepada Rini Soewandi yang terpilih menjadi Menteri BUMN.

Menurut Sofyan, terpilihnya Rini diharapkan dapat memajukan perusahaan-perusahaan BUMN tak terkecuali untuk BRI. Pengalamannya sebagai menteri sebelumnya dianggap cukup untuk bisa merealisasikan harapan tersebut.

"Saya pribadi, saya mendukung beliau jadi menteri, dia pernah jadi menteri perdagangan yang sangat yakin memahami di sektor BUMN," kata Sofyan.

Dia menambahkan pengalamannya sebagai Menteri Perdagangan membuat perusahaan BUMN merasa lega karena Rini dianggap mempermudah komunikasi karena paham soal perekonomian.

"Beliau pernah jadi birokrat sebagai menteri akan mudah komunikasi dengan beliau. Dengan beliau lebih memahami perekonomian bagaimana BUMN ini bisa maju berkembang di kemudian hari," tandas dia.

Namun ternyata, beban besar akan langsung berada di pundak para menteri tersebut. Sebab, berderet-deret program yang telah dijanjikan oleh Jokowi sekaligus keinginan dari para pelaku pasar sudah menunggu.

Sandiaga pun langsung mengingatkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para tim ekonomi tersebut. Tim ekonomi Kabinet Kerja harus membenahi defisit transaksi berjalan. Menurut Sandi, perlu ada upaya penambahan ruang fiskal.

"Menambah ruang fiskal, dan membangun infrastruktur. Itu yang utama," jelas pemilik nama lengkap Sandiaga Salahudin Uno tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Shinta Widjaja Kamdani. Ia menuturkan bahwa sebelumnya, Apindo telah memberikan road map kepada Jokowi-JK.

"Road map itu harus dijalankan, karena sudah ada program prioritas untuk 100 hari pertama, satu dan lima tahun ke depan," ujar dia.

Shinta menyebut beberapa program prioritas yang mesti diwujudkan pemerintah dalam waktu dekat, antara lain menyangkut manufaktur berupa peningkatan daya saing dan nilai tambah serta menciptakan lapangan pekerjaan. "Untuk pertanian, ketahanan pangan demi mengurangi ketergantungan impor. Di bidang energi, seperti pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik guna mengatasi krisis listrik serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil," jelas Shinta.