Kubu SDA Tunda Polisikan Kubu Romi Terkait Foto di Muktamar PPP

Liputan6.com, Jakarta - Kubu Suryadharma Ali alias SDA menunda melaporkan kubu Romahurmuziy ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait penggunaan foto Suryadharma saat pelaksanaan Muktamar VIII di Surabaya 13 Oktober lalu.

Pengacara Suryadharma, Andreas Nahot Silitonga mengatakan, penundaan laporan tersebut karena pihaknya tengah berkonsentrasi mengguggat keputusan Menkum HAM, yang mengesahkan hasil Muktamar kubu Romahurmuziy.

"Kami sampai saat ini mengurungkan dan menunda niat ini (melaporkan) penggunaan foto SDA waktu Muktamar di Surabaya. Karena skala prioritas kami lebih penting melakukan gugatan hukum (ke PTUN) dan juga melaksanakan muktamar," kata Andreas saat menyambangi Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Menurut Andreas, gugatan hukum yang dilayangkan kubu Suryadharma adalah keputusan Menkum HAM yang mengesahkan Muktamar VIII PPP kubu Romahurmuziy ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN).

"Kita ingin fokus membatalkan keputusan Kemenkum HAM, yang menurut kami itu tidak benar. Kenapa? karena di satu sisi Kemenkum HAM menyatakan Pak Amir (Amir Samsudin - Menkum HAM era Kabinet Indonesia Bersatu II) itu melalui Ditjen AHU (Ditjen Administrasi Hukum Umum), bahwa mereka tidak akan mengambil putusan sampai dengan adanya putusan dari mahkamah partai pun dari pengadilan," papar dia.

Kubu Romahurmuziy 13 Oktober lalu menggelar Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur. Dalam muktamar tersebut, beberapa foto Suryadharma dipasang di sejumlah spanduk.

Alasan pemasangan foto tersebut disebut-sebut, karena kubu Romahurmuziy menghormati dan berharap kubu Suryadharma dapat menghadiri muktamar tersebut.

Kubu Romahurmuziy menegaskan, susunan DPP PPP yang baru telah disahkan oleh Kemenkum HAM. Sehingga, susunan DPP PPP versi Suryadharma secara otomatis gugur.

Keputusan itu disahkan berdasarkan Keputusan Menkum HAM RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Kubu Suryadharma tidak terima, dan akan melaporkan kubu Romahurmuziy yang sebelumnya menjabat Sekjen PPP itu ke Polri. Namun kubu Suryadharma akhirnya mewakilkan kepada kuasa hukumnya, karena tengah fokus menggugat keputusan Menkhum HAM ke PTUN. (Mut)