3 Blunder Politik KIH Vs KMP

Rapat Penetapan Komisi, Anggota Dewan yang Baru Pada Bolos — Rapat paripurna DPR siang tadi batal mengesahkan mekanisme pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain. Pimpinan DPR dan Fraksi akhirnya sepakat melanjutkan itu dalam rapat konsultasi, Jakarta, Kamis (16/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tuna

Liputan6.com, Jakarta - Manuver politik yang dilakukan fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai menimbulkan antipati. Terakhir, KIH menyelenggarakan sidang paripurna tandingan sebagai tindak lanjut dari mosi tidak percaya pada pimpinan DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mencatat, tindakan itu sebagai salah satu dari sederet blunder politik yang dilakukan KIH sejak dilantik menjadi anggota DPR. Ray mencatat sedikitnya ada 3 blunder yang dilakukan KIH.

"Pertama, ketika mereka memutuskan untuk walkout saat pemilihan pimpinan DPR. Tindakan itu justru membuat Koalisi Merah Putih bisa semena-mena menentukan pimpinan DPR," kata Ray saat diskusi di kantor Formapi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (31/10/2014).

Blunder politik kedua KIH yakni berbuat gaduh saat rapat paripurna penentuan nama pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. Perbuatan itu sepatutnya tidak perlu dilakukan koalisi pendukung Jokowi-JK itu.

"Kericuhan dalam pengambilan keputusan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan itu juga jadi blunder (kedua)," lanjut Dia.

>>>Next>>>

2 dari 2 halaman

Sedangkan blunder yang terakhir, lanjut Ray, adalah pernyataan mosi tidak percaya KIH terhadap 2 pimpinan DPR Setya Novanto dan Agus Hermanto. Tindakan ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur pengajuan mosi.

"Mosi itu sendiri tidak dilakukan dengan benar. Belum lagi tindakan yang dilakukan dengan melakukan paripurna tandingan itu kan melampaui mosi tidak percaya itu sendiri," ujar dia.

Menurut Ray, KIH tidak perlu khawatir tidak mendapat kursi pimpinan di parlemen. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Pemerintahan tidak mati. Artinya DPR dan presiden masih bisa menjalankan tugas masing-masing. Jadi DPR tidak macet. Mereka masih bisa bersidang," tutup Ray.

Anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar Sidang Paripurna DPR tandingan. Dari PKB yang diajukan dan disetujui jadi pimpinan DPR tandingan adalah Ida Fauziah, dari PDIP Effendi Simbolon, Hanura Dossy Iskandar, NasDem Supriyadi dan dari PPP adalah Syaifullah Tamliha.

Mereka langsung membacakan pernyataan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto dari Koalisi Merah Putih (KMP). Sidang paripurna DPR tandingan itu pun langsung dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.