Mega dan Prabowo Diminta Bertemu Tuntaskan KIH Vs KMP

Liputan6.com, Jakarta - Kekisruhan di DPR antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Putih (KIH) berujung pada munculnya 'DPR tandingan'. DPR tandingan dibentuk oleh KIH akibat ketidakpercayaan terhadap KMP yang mayoritas menguasai DPR.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri‎ mengatakan, saat ini ada solusi terbaik untuk menyelesaikan kekisruhan tersebut. Yakni, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Gerindra dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri harus saling berkomunikasi.

Sebab, Prabowo merupakan pucuk pimpinan di KMP, sedangkan Megawati juga menjadi tonggak utama di KIH.

"Komunikasi antar-elite partai, Mega atau Prabowo, mengambil inisiatif. Siapa yang mulai, punya kredit positif. Duduk bersama, sambil menyertakan perwakilan fraksi agar apa pun keputusan yang diambil, nyampai di pimpinan fraksi dan disertai dengan perubahan aturan main," kata Ronald usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).

Menurut Ronald, jika terjadi komunikasi antara 2 petinggi di 2 koalisi yang ada itu, maka dapat mendinginkan suasana. Karena dengan keduanya berbicara, maka dapat dilihat secara bersama-sama di mana letak permasalahannya, sehingga bisa ditinjau ulang atau direvisi agar tidak jadi 'kerangkeng' terus-menerus.

"Kalau tidak diikuti perubahan aturan main, rekonsiliasi ini tanggung. Di tata tertib, ada ketentuan yang memungkinkan pimpinan DPR mengambil sikap atas nama DPR setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekarang kalau fraksi yang eksis dan dominan itu KMP berarti pimpinan DPR ke mereka saja. Itu konfliknya makin runyam. Maka dari itu perlu rekonsiliasi di tingkat elite dan perubahan aturan main," ucap dia.

Sebelumnya Jokowi menemui Prabowo dalam upaya yang disebut untuk meredam ketegangan usai Pilpres 2014. Namun sua tersebut dianggap tak membuahkan hasil yang signifikan karena KIH dan KMP tetap bersitegang di parlemen.

Menurut Jusuf Kalla (JK), perlu ada pertemuan yang lebih intensif antara kedua belah pihak hingga terbentuk persatuan melalui musyawarah antara anggota parlemen. Sehingga tidak menimbulkan konflik seperti sekarang ini.

"(Pertemuan Jokowi-Prabowo) ini kan di tingkat pelaksanaan secara prinsip kita setuju, tapi di tingkat pelaksanaan perlu ada lebih intensif lagi," ucap Jusuf Kalla. (Ans)