Plt Sekjen PDIP: DPR Harus Wujudkan Sikap Musyawarah Mufakat

Liputan6.com, Jakarta - Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya siap berdialog dengan semua pihak terkait polemik di parlemen hingga memunculkan pimpinan DPR tandingan. Menurutnya, kini sudah saatnya anggota dewan untuk membangun bangsa.

"Pilpres sudah selesai, dan Presiden Jokowi sudah dilantik. Kini saatnya bergotong royong membangun negeri," ujar Hasto melalui dalam pesan tertulis kepada Liputan6.com, Sabtu (1/11/2014).

‎PDIP, kata dia, sangat menyesalkan atas praktik politik 'asal menang' terkait dengan pengisian jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan. Untuk itu, kini saatnya DPR bertanggung jawab mewujudkan musyawarah mufakat dalam mengambil setiap keputusan. Pimpinan dan anggota DPR diimbau memegang teguh janji jabatan untuk selalu berpedoman pada Pancasila.

"Musyawarah mufakat seharusnya menjadi cara terbaik pengambilan keputusan di DPR," imbuh Hasto.

Terlebih dengan tradisi yang telah lama berlangsung bahwa penetapan pimpinan alat kelengkapan dilakukan secara musyawarah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas.

"Bagaimanapun suara rakyat pada pemilu legislatif yang lalu tidak bisa diabaikan," tegas Hasto.

"Tindakan sepihak menerapkan pimpinan alat kelengkapan dewan tanpa terpenuhi kuorum keanggotaan komisi dan kuorum jumlah fraksi adalah bentuk nyata dari pelanggaran tatib DPR itu sendiri," tambah Hasto.

Hasto menyatakan apa yang diperjuangkan fraksi PDIP DPR tidak terkait dengan perebutan jabatan. Perjuangan diletakkan untuk mengembalikan ruh dari demokrasi itu sendiri.

"Saatnya pimpinan dan anggota DPR memegang teguh janji jabatan dan menampilkan tradisi demokrasi yang matang, berkeadaban dan tidak menang-menangan. Itulah yang menjadi harapan rakyat," demikian Hasto.