MenPAN Yuddy Jadikan Bogor 'Pilot Project' Revolusi Mental

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi bertandang ke Rumah dinas Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Jawa Barat. Yuddy mengaku kunjungannya ke orang nomor 1 Kota Bogor untuk mengkampanyekan gerakan revolusi mental.

"Kunjungan ini untuk mengkampanyekan gerakan revolusi mental dan reformasi birokrasi untuk mengubah mindset aparatur negara, mulai dari menteri hingga aparatur di bawahnya," jelas Yuddy, Sabtu 1 November 2014 malam.

Menurut Yuddy, dengan adanya reformasi birokrasi, era 'birokrat priyayi' sudah selesai. Di mana para birokrat yang dulu ingin dilayani layaknya seorang priyayi, sekarang justru para birokrat harus benar-benar melayani rakyatnya.

"Untuk melaksanakan tugas yang diintruksikan Pak Jokowi, saya akan turun ke masyarakat . Dan saya pastikan seluruh birokrat adalah pelayan rakyat," tegasnya.

Disamping itu, pihaknya juga akan kembali mengaktifkan program bernama Tromol Pos 5000. Program tersebut merupakan layanan masyarakat yang menampung aduan masyarakat soal praktik penyelenggaraan aparatur negara, mulai dari tindakan korupsi, pungutan liar, perbuatan aparatur negara yang tidak teladan dan sebagainya.

"Aduan bisa melalui email, sms, nomor telepon pelayanan langsung, twitter dan lainnya. Semua aduan akan tindaklanjuti. Dan kita akan turunkan supervisi untuk memastikan respons dan jawaban yang cepat. Kita memastikan pesan dari Pak Jokowi agar negara hadir di tengah rakyat," ucapnya.

Bima Arya sangat mengapresiasi terhadap gerakan revolusi mental dan reformasi birokrasi yang Menpan jelaskan. Bima mengaku akan menerapkan pada jajaran pemerintahannya.

"Pandangan mengubah paradigma para aparatur yang harus melayani rakyat ini yang menjadi suatu tantangan tersendiri. Untuk itu kita sepakat akan merencanakan Kota Bogor sebagai zona integritas, nanti akan ada langkah yang harus dikoordinasi dengan kementerian," jelas Bima.

Ia menganggap untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai zona integritas sangat dibutuhkan komitmen dan keteladanan para birokratnya untuk semua yang diatur di zona integritas agar bisa berjalan.