Sukses

Ahok Nilai Buruh Ngotot Minta Komponen Bioskop Cuma Trik

Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tak akan memenuhi tuntutan buruh agar KHL dinaikan menjadi Rp 2,7 juta dari Rp 2,7 juta.

Liputan6.com, Jakarta Permasalahan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta masih menjadi polemik antara buruh dan Pemprov DKI. Buruh menginginkan agar KHL naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 2,7 juta. Sementara, pemerintah menolak karena tidak sesuai survei.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai ngototnya buruh agar nilai KHL meningkat adalah trik untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta. Karena itu, mereka memasukkan komponen KHL yang tidak masuk akal.

"Mereka (buruh) juga pinter sekarang. Gimana kalau mau dapat (UMP) Rp 3 juta. Mereka lagi dorong KHL jadi Rp 2,7 juta. Makanya, ngotot nuntut bioskop lah, apalah. Ya nggak bisa dong," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Namun, meski berbagai komponen yang dinilai tak sesuai logika dimasukkan buruh dalam menghitung survei KHL, Ahok menegaskan pihaknya tidak akan menaikkannya sebesar itu. Dia mengatakan KHL dan UMP pasti naik, hanya tidak sesuai dengan nilai tuntutan dari buruh.

"Harusnya mereka itu bisa terima ya. Ngotot aja boleh nonton bioskop, mau tambahin," ucap Ahok.

Survey KHL yang ditetapkan untuk bulan Oktober yakni sebesar Rp 2.448.000. Besaran KHL itu nantinya menentukan nilai UMP DKI 2015 mendatang.‎ Ahok memperkirakan UMP tak akan naik terlalu besar dan hanya pada kisaran KHL. (Yus)