Kala Ahok dan Abraham Samad Kuliahi Pejabat DKI

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mendatangi kantor Pelaksana Tugas  (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota. Selain menemui pria yang karib disapa Ahok itu, kedatangan Samad juga untuk menjadi pemateri Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi dan Rencana Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.

Dalam sambutannya, Samad mengatakan, pelaksanaan semiloka ini merupakan bagian dari upaya KPK mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tranparans. Samad pun menyoroti salah satu potensi besar terjadinya korupsi melalui penyalahgunaan APBD.

"APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ideal itu adalah APBD untuk masyarakat. Seharusnya di dalam APBD alokasi untuk belanja modal sebesar 30 persen dan untuk aparatur lebih rendah nilainya," ujar Samad di Balaikota, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

"Tapi saya lihat di lapangan, banyak sekali yang alokasi aparaturnya lebih besar," imbuh dia.

Samad pun mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta dianggap paling rentan terjadi korupsi. Karenanya KPK akan berupaya mengeksplorasi proses tersebut dan juga mengawasi distribusi hibah serta bansos Ibukota.

"Kita juga melihat sebagian penerima hibah dan bansos hanya menerima bantuan saja. Namun, tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan pemerintah tersebut," kata dia.

Selain itu, Samad juga berpesan pada Ahok untuk tetap memperbaiki sistem pajak online yang saat ini telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu, yang disorot oleh Samad adalah pemasukan pajak reklame yang menurut dia belum transparans.

"Jangan lupa pengelolaan pajak reklame di DKI juga belum terbuka, Pak Ahok (Basuki)," ucap Samad.

Tak cuma Samad, Ahok juga ikut mengisi kuliah kepada para pejabat DKI Jakarta dan para Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menjadi peserta dalam acara tersebut. Para kepala SKPD yang datang, di antaranya Sekda DKI Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun, Kepala Dinas P2B DKI I Putu Indiana. (Mut)