Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan blusukan yang dilakukan para menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Jokowi-JK. Menurut dia, sebelum turun ke lapangan, para menteri tersebut melakukan koordinasi dahulu agar bisa memetakan masalah, karena mereka baru saja dilantik.
"Kalau saya management planning karena saya mengajar analisa lingkungan, jadi dibaca dulu keadaan kita ini, kita lagi dan (akan) ke mana. Tahap dua, menganalisa masa depan akan ada apa," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Fahri mengatakan, setelah proses tersebut dilalui, baru para menteri tersebut bekerja, entah itu blusukan atau dengan cara yang lain.
"Setelah itu baru kita tetapkan apa yang mau kita lakukan, setelah itu baru kita laksanakan. Jadi ini (blusukan) alat ukurnya apa? Harusnya kan ada manajemen strategis menganalisa dulu," ujar dia.
Fahri menjelaskan, semua pekerjaan pasti memiliki mekanisme yang harus dilaksanakan sebelum terjun langsung ke lapangan. Maka dari itu, politisi PKS ini mengimbau para menteri Kabinet Kerja bisa lebih cermat menganalisis permasalahan sebelum blusukan.
"Ini ilmiah saja, satu kerja itu ada mekanisme dan ada manajemen strategis. Itu kritik saya dari dulu. Sibuk itu beda dengan sukses, Anda sibuk setiap hari (blusukan) belum tentu sukses," tandas Fahri Hamzah.
Beberapa menteri kabinet kerja Jokowi-JK melakukan blusukan. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel serta Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Kedatangan dua menteri tersebut untuk memastikan stok beras mencukupi hingga akhir tahun.
Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan juga blusukan perdana ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri juga blusukan di Bekasi, Jawa Barat dan menemukan kondisi penampungan calon TKW yang sangat tidak layak. Dia bahkan meloncati pagar tempat penampungan. (Sss)
Advertisement