Yusril Kritik Mensesneg yang Sebut Dana Kartu 'Sakti' dari CSR

Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/11). (Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan menteri sekretaris negara (Mensesneg), Yusril Ihza Mahendra, mengkritik komentar Mensesneg Pratikno yang menyebut anggaran 3 kartu 'sakti' pemerintahan Jokowi: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), diambil dari dana tanggung jawab sosial atau coorporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dia katakan dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi bukan dana APBN sehingga tdk perlu dibahas dengan DPR," kata Yusril dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Kamis (6/11/2014).

Menurut Yusril, jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN, maka status dana tersebut harus jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara.

"Sebab dana yg disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan Pemerintah sbg "kompensasi" kenaikan bbm yg akan dilakukan Pemerintah," terang Yusril.

Dia menegaskan, penyaluran dana CSR melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN. "Saya berharap Mensesneg Pratikno juga jangan bicara asbun (asal bunyi). Pikirkan dulu dalam2 sebelum bicara dan bertindak dlm mengurus negara," ujar Yusril.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pembiayaan KIS, KIP dan KKS saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN bukan APBN, sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR.

"Satu itu kan sudah jalan, dan itu juga kan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dan lain-lain, iya CSR dari BUMN. Tidak masuk APBN. Jadi nggak usah ribut-ribut dulu, kita fokus ini," kata Pratikno di Makassar, Rabu (12/11) malam. (Sun)