Mendamba BIN yang Humanis di Pemerintahan Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat MPR Khatibul Umam Wiranu mengharapkan Presiden Jokowi memilih Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru yang memiliki profesionalitas yang terukur. Juga perlu memahami karakteristik bangsa Indonesia yang plural.

"BIN era pemerintahan Jokowi harus mengedepankan human intelijen, tanpa menafikan pendekatan yang lain. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan namun lebih bersifat persuatif, edukatif, dan humanis," kata Umam kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Human intelijen menurutnya, juga meniscayakan BIN tak lagi menggunakan cara-cara represif dalam merespons gejala-gejala gerakan yang mengganggu keamanan negara di masyarakat.

"Namun cara persuasif lebih ditekankan. Dengan cara ini, akan menjadikan kelompok yang awalnya antinegara, antiinstitusi-institusi formal kenegaraan, justru bisa berubah menjadi kekuatan yang memperkuat negara, pemerintah," ujar Umam.

Oleh karena itu, lanjut Umam, dalam konteks ini sumber rekruitmen Kepala BIN bisa dari kalangan mana saja baik militer maupun non-militer. Ia menambahkan, bila Kepala BIN akhirnya diambil dari sipil maka dapat menjadi terobosan penting untuk mengondisikan dalam konteks pendekatan human intelejen. BIN tidak  boleh menakutkan rakyat, ia justru berupaya disegani rakyat dengan memberi rasa aman.

"Sebagai contoh sederhana, para teroris, kaum sparatis, dan penganut ideologi selain Pancasila yang sudah tertangkap maupun yang dalam pengamatan aparat, tidak bisa serta merta dilakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Tetapi mereka juga harus difasilitasi, diberi ruang oleh negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi menghidupi keluarganya," tandas Umam.