Menaker Hanif Minta Publik Tak Fokus Cara Blusukannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri meminta agar publik tidak fokus dengan cara kerjanya dalam bertindak saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau blusukan. Sebab apa yang dilakukannya tidak akan bermakna apabila tidak diimplentasikan dalam sebuah kebijakan.

Hanif melakukan aksi loncat pagar saat mengerebek lokasi penampungan di Perusahaan Pengerah TKI Swasta bernama Elkari Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Nomor 24 Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu 5 November 2014.

"Jadi jangan fokus cara saya, karena saya ini bukannya mau blusukan doang. Kalau blusukan itu kan menjadi tidak bermakna kalau tidak berefek kepada policy change, tidak berefek kepada perubahan kebijakan atau perubahan tata kelola," kata Hanif Dhakiri dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Dia menjelaskan, aksi turun ke lapangan itu untuk melihat secara langsung antara sistem di lapangan dengan sistem di lembaga kementeriannya dia pimpin. Hal itu untuk mencocokan formula yang ada.

"Sistem di lapangan apa sudah matching belum, jangan-jangan sistemnya ada problem. Jadi dengan kita turun ke lapangan untuk cari formula. Kalau sistemnya sudah oke terus kita turun ke lapangan, lalu lapangan tidak oke itu artinya cara ketentuannya antara sistem dan lapangan tidak nyambung," papar Hanif.

Politisi PKB itu memang mengakui tak bisa mengubah sistem dalam sekali tindakan dan harus bisa merefleksikan kebijakan . Sebab aksi blusukan yang sudah dilakukan Joko Widodo selama ini, sudah disaksikanya dalam sebuah kebijakan.

"Jadi nggak ada pejabat yang melakukan blusukan tidak diimplementasikan ke dalam kebijakan, nggak ada. Terus kita jalan-jalan begitu doang, nggak mungkin itu. Apa yang kita saksikan itu kita tuangkan ke dalam kebijakan. Nah itu yang akan saya lakukan, ke depannya kita mencoba perbaiki tata kelola tenaga kerja ini mulai dari hulunya," papar Hanif.

Meski demikian, dia pun belum banyak melakukan gebrakan untuk memperbaiki kelembagannya. Namun begitu dirinya menjadi menteri menganti posisi Muhaimin Iskandar yang nota bene seniornya di PKB, sudah mempunyai perangkat pengetahuan tentang situasi tenaga kerja saat ini.

"Zaman Pak Muhaimin Iskandar sudah melakukan sejumlah reformasi juga. Sampai sudah 70 an PJTKI ditutup sama Cak Imin itu. Tapi memang modusnya selalu berubah, saya cek masih ada juga seperti itu, saya punya keyakinan itu bukan hanya satu-satunya bahkan ada yang lebih buruk juga. Itu yang ingin saya tata," tandas Hanif Dhakiri. (Ein)