Wujudkan RI Poros Maritim Dunia, DPR Bentuk Komisi Maritim

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan DPR membentuk komisi baru di parlemen, yakni Komisi XII yang membidangi maritim. Ia mengatakann penambahan itu sebagai bentuk penyesuaian adanya perubahan nomenklatur (penamaan) kementerian dalam pemerintahan yang baru, yakni Kementerian Kemaritiman.

"Maka kita merespons dengan menambah 1 komisi. Tentunya jadinya komisi XII. Komisi Maritim," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Dia menjelaskan, adanya Komisi Maritim itu merupakan respons DPR terhadap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan RI sebagai poros maritim dunia. Terlebih, Jokowi telah sepakat bekerja sama dengan Presiden China Xi Jinping soal poros maritim tersebut.

Akan tetapi, kata Fahri, DPR masih belum bisa memastikan jumlah komisi yang akan dibahas. Kata dia, DPR masih dalam proses pembahasan. "Jumlahnya sedang dibahas. Tapi yang jelas nanti akan ada Komisi Maritim. Mitranya belum karena itu harus diputuskan di paripurna lagi," ucap dia.

Rencana penambahan komisi ini terkait mulai terciptanya kesepakatan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Salah satu yang disepakati juga terkait penambahan jumlah komisi tersebut.

"Mudah-mudahan hari ini selesai. Final ditandatangani. Dan besok sudah mulai ada paripurna untuk pendaftaran ke semua AKD dari semua fraksi yang belum masuk. Dan sidang alat kelengkapan sudah bisa dimulai dan merancang proses bermitra dengan pemerintah. Karena pemerintah ada mengubah nomenklatur," ujar Fahri.

Sebelumnya, Politisi PDIP Pramono Anung dalam akun Twitter resminya, @pramonoanung, menuliskan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai pertikaian parlemen. "Alhamdulillah akhirnya perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai, penyelesaian yang saling menghormati dan mudah-mudahan lancar," kicau Pramono.

Dalam kicauan berikutnya, mantan Wakil Ketua DPR itu menyampaikan ada beberapa tokoh yang punya peran atas damainya 2 kubu tersebut. Mereka adalah mantan cawapres Hatta Rajasa, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua MPR Zulkifli Hasan, politisi Golkar Ade Komarudin, dan politisi PDIP Olly Dondokambey. (Ein)