Mendagri Janji Percepat Pembangunan di Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta - Hari ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menggelar rapat kerja dengan pejabat eselon I dan eselon II di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Menurut Tjahjo Kumolo, dari hasil rapat tersebut, Kemendagri siap melakukan percepatan pembangunan di daerah perbatasan yang merupakan instruksi presiden.

"Pertama, arahan Pak Presiden ini kan masalah percepatan pemerataan pembangunan. Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab saya adalah kawasan perbatasan. Hari ini kita rapat membagi teman-teman (eselon I dan II, serta pejabat setempat) untuk segera turun di 187 kecamatan yang wilayahnya di perbatasan. Mulai dari Sabang, Aceh, mulai Kepri, mulai Kalimantan Barat, Entikong, Kalimantan Utara, Sangir Talaud, Papua Nugini, dan NTT," ujar Tjahjo di Kantor BNPP, Ampera, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Dia menjelaskan, dari hasil pembagian tersebut nantinya akan diinvetarisasi untuk melihat pembangunan apa yang akan dikerjakan.

"Dari itu semua nanti segera diinventarisir, kira-kira infrastruktur jalan mana yang harus segera dibangun. infrastruktur pengairan mana yang harus segera dibangun," jelas dia.

Selain itu, pihaknya juga akan mengoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk membangun pintu gerbang perbatasan yang baik untuk keamanan dan kenyamanan warga.

"Kita juga koordinasi dengan pemda, untuk membangun pintu gerbang (pintu perbatasan) yang baik," pungkas Tjahjo.

Sewaktu masih menjadi calon presiden, Joko Widodo atau Jokowi selalu mengampanyekan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.

Selama ini banyak terjadi ketimpangan antara wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Banyak penduduk di wilayah Indonesia yang justru menikmati fasilitas dari negara tersebut. Mulai dari suplai kebutuhan bahan pokok, layanan kesehatan, bahkan sampai menggunakan mata uang negara tetangga. Jokowi menilai, hal itu terjadi karena pemerintah kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. (Ans)