Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menyampaikan Jokowi's Doctrine atau Doktrin Jokowi sebagai tafsir atas kebijakan politik luar negeri Indonesia, yakni Bebas Aktif.
Jokowi perlu menyampaikan doktrin tersebut saat kunjungan dinas ke luar negeri dengan 3 agenda internasional. Yakni Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economy Community (APEC) 2014 di Tiongkok pada 10-11 November, KTT ASEAN di Myanmar pada 12-13 November, dan pertemuan G-20 di Australia pada 15-16 November.
Hikmahanto mengatakan, tafsir bebas aktif yang harus jadi Doktrin Jokowi itu adalah all nations are friends until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest is jeopardized atau 'semua negara adalah teman sampai dengan kedaulatan Indonesia diganggu dan kepentingan nasional Indonesia dirugikan'.
Bagi Hikmahanto, doktrin itu harus disampaikan Jokowi kepada dunia internasional. Karena Indonesia kerap diremehkan negara-negara luar.
"Karena banyak negara yang menyepelekan Indonesia," ujar Hikmahanto dalam pesan tertulisnya, Senin (10/11/2014).
Menurut Hikmahanto, doktrin 'semua negara adalah sahabat sampai dengan kedaulatan Indonesia diganggu dan kepentingan nasional Indonesia dirugikan' sangat pas dengan Jokowi. Mengingat, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bebas aktif itu ditafsirkan sebagai thousand friends zero enemy' atau ribuan teman tanpa musuh.
Hikmahanto mengatakan, Indonesia boleh menganggap semua negara adalah teman, namun harus tetap ada batasannya. Karena meskipun berteman, namun bukan berarti kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia bisa diusik seenaknya oleh negara lain.
"Ada batasannya. Semua adalah teman, hingga kedaulatan kita diganggu," kata Hikmahanto. (Ans)
Indonesia Kerap Diremehkan, Jokowi's Doctrine Mesti Disampaikan
Jokowi perlu menyampaikan doktrin tersebut saat kunjungan dinas ke luar negeri dengan 3 agenda internasional.
Advertisement