Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Terkait hal itu, Partai Demokrat meminta agar pemerintah memperhatikan beban kepada rakyat yang bisa ditimbulkan akibat langkah tersebut.
"Rakyat ini sudah pernah terbebani. Tahun lalu pemerintah sudah menaikkan BBM, tahun ini ada kenaikan listrik dan gas," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu 12 November 2014 malam.
Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu berujar, rakyat bisa semakin tercekik bila kebutuhan pokok itu dinaikkan harganya sekali lagi.
Kendati demikian, Demokrat kata Syarief, menyarankan jika memang pemerintah ingin menaikkan BBM, maka hitung-hitungannya harus tepat.
"Kita lihat harga BBM di luar negeri bagaimana, APBN bagaimana," ucap dia.
Syarif menyampaikan hal tersebut, usai mendengar arahan dari Ketua Umum Demokrat SBY kepada 60 elite partai ini. Ia menyatakan, Demokrat akan mendukung program pemerintahan Jokowi-JK yang pro rakyat dan akan tetap bersikap kritis terhadap program pemerintah.
"Malam ini Pak SBY memberikan arahan kepada seluruh anggota frasksi Partai Demokrat. Ada 60 orang yang hadir. Intinya menyangkut masalah konsolidasi dan menyangkut masalah dukungan konsolidasi dukungan ke program pemerintah," tandas Syarif.
Demokrat Minta Jokowi Perhitungkan Nasib Rakyat Saat Naikkan BBM
Pemerintahan Presiden Jokowi-JK berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat.
Advertisement