Kementerian Pendidikan Diminta Sejahterakan Guru Honorer

Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan dari Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat, meminta Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah (Kementerian Pendidikan) lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga pengajar terutama guru honorer.

Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke Kantor Kementerian Pendidikan bersama perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka diterima oleh Menteri Anies Baswedan.

"Kami juga ingin memberikan rekomendasi mengenai kesejahteraan para guru, terutama yang masih tenaga honorer, serta ketegasan dari Pak Anies sebagai menteri untuk meniadakan ujian nasional karena efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya sudah tidak relevan lagi," kata Jimmy dalam pemaparannya di Kementerian Pendidikan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Karena itu, kata dia, pihaknya ingin memberikan evaluasi mengenai kualifikasi guru dengan menekankan fokus pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK).

"Terkait kualifikasi guru, kami akan memberikan masukan kepada pihak Kemendikbud, agar tidak segan menutup LPTK yang tidak memiliki standar. Hal ini menjadi penting, mengingat guru merupakan ujung tombak di dunia pendidikan. Kami juga berharap Kemendikbud bisa memberikan stimulus kepada para kepala sekolah dan pengawas sekolah, agar bisa melakukan pemantauan terkait kualitas gurunya" ucap Jimmy.

Menanggapi berbagai masukan dari pihak-pihak tersebut, Anies Baswedan mengucapkan banyak terima kasih. Ia juga menekankan bahwa dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dan segenap lapisan masyarakat.

"Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, di mana seluruh lapisan masyarakat harus bergotong royong dalam melaksanakannya. Saya terima semua berkas masukan ini, untuk dipelajari kembali sampai pertemuan kita selanjutnya nanti," ucap Anies. (Ans)