5 PR Ahok Jadi Gubernur

2. Banjir

Sama seperti macet. Segudang cara juga sudah dilakukan Ahok bersama Jokowi untuk meredam banjir. Mulai dari pemberantasan permukiman liar di bantaran sungai, normalisasi sejumlah kali dan waduk, juga penyediaan rumah susun (rusun) untuk mengganti tanah warga yang digusur.

Karena itu, Ahok yakin banjir yang bakal menerjang Jakarta pada musim hujan kali ini tak akan separah tahun-tahun lalu.

"‎Banjir sekarang akan lebih baik dari tahun lalu. Kita prediksi tidak akan lebih dari sehari banjirnya," ujar Ahok 12 November 2014.

Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga menyatakan, segala persiapan langkah antisipasi banjir telah siap. Meski begitu, Ahok mengakui, masih menemui beberapa kendala teknis. Seperti masih adanya beberapa mesin pompa yang mati. 

Dia juga mengakui, proyek sumur resapan yang telah dikerjakan sejak 2 tahun lalu belum selesai 100 persen. Menurut Ahok, pengerjaan sumur resapan baru dapat diselesaikan pada 2016.

"Kita juga kesulitan menyediakan rumah susun, pinggiran sungai kan didudukin rumah 30-40 tahun, jadi alat nggak bisa kerja, normalisasi ketutup jalan," tutur mantan Bupati Belitung Timur itu.

Bakal sesiap apa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok menghadapi banjir tahun ini?

Selanjutnya: Sampah dan Jalan Rusak...

3. Sampah dan Jalan Rusak

Habis banjir terbitlah jalan rusak dan bergunung-gunung sampah. Persoalan ini juga harus bisa dijawab oleh Ahok. Beberapa waktu lalu, pria kelahiran Manggar, Belitung Timur itu mengaku menemui hambatan dalam membereskan jalan-jalan rusak pasca-banjir tahun lalu.

Menurut Ahok, kualitas semen dan jumlah tenaga kerja yang tak seimbanglah yang menjadi penyebab. Semen yang digunakan untuk membetulkan jalan ini merupakan bahan yang cepat kering. Karenanya butuh tenaga kerja dengan jumlah yang banyak agar semen dapat segera ditangani.

"Kita kan pakai semen yang cepet kering, mereka itu ternyata kesulitan. Karena tenaga kerjanya butuh banyak. Ini baru aja dikerjain udah pada kering," ujar Ahok 19 Maret 2014 lalu.

Dia juga telah memberi peringatan keras kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan meminta honor pejabat terkait pengerjaan proyek perbaikan jalan ditiadakan. Ini dilakukan agar tidak ada lagi pejabat yang seenaknya mendapatkan honor namun bekerja seadanya dan membuat proyek yang terkesan asal-asalan.

Langkah Ahok juga tak berhenti di situ. Dia telah mengeluarkan instruksi agar setiap kelurahan dilengkapi 50-100 pekerja harian lepas (PHL). Mereka nantinya bertugas menjaga kelurahan agar terhindar dari jalan rusak dan sampah.

Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal.

Selanjutnya: PNS 'Nakal'...

4. PNS 'Nakal'

Kualitas kinerja dan kebersihan para pejabat, pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta hingga lurah dan camat juga menjadi perhatian Ahok. Yang paling menyita fokusnya, budaya korupsi.

Sebenarnya suami Veronica Tan ini sudah mengeluarkan berbagai gebrakan untuk memberantas budaya ini. Namun dia menyadari tak mudah untuk mengubah budaya yang sudah mengakar tersebut.

Beberapa langkah yang dilakukan Ahok, di antaranya mewajibkan lurah dan camat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun menyatakan kesiapannya untuk menyikat habis 'mafia' di pemerintahan Ahok.

Ahok mengaku, dirinya tidak akan lagi meluapkan kemarahannya ketika melihat ada penyimpangan di Pemprov DKI Jakarta. Tapi langsung mencatat dan memberi sanksi jajarannya yang terlibat korupsi.

"‎Mereka banyak yang anggap saya ini 'macan ompong'. Sekarang saya nggak mau marah-marah lagi, pena saya sekarang lebih tajam dari pada pedang," tegas Ahok 6 November 2014 lalu.

Ahok juga berencana memperketat perekrutan pejabat Pemprov DKI Jakarta alias eselon. Para calon pejabat itu nantinya bakal diminta mengisi program kerja selama 3 bulan.

Sehingga mereka tak cuma menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan ikrar untuk tak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Dalam 3 bulan setelah dilantik, kata dia, para pejabat baru itu akan langsung dievaluasi.

"Begitu kelihatan 3 bulan programnya nggak jalan, langsung kita akan staf-kan, tidak dicarikan posisi lagi. Sambil menunggu ada kesempatan untuk naik kembali," tutur Ahok.

Selanjutnya: PKL...

5. PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menjadi masalah tersendiri bagi Ibukota. Segudang cara pun dilakukan untuk menertibkan mereka, agar Jakarta tetap tertib dan mereka bisa mencari nafkah. Salah satunya dengan menciptakan sentralisasi PKL. Seperti yang sudah ada di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Namun tak mudah untuk mengondisikan para PKL. Pasti ada saja yang masih membandel. Dan untuk mengatasi mereka yang membandel, Ahok menyiapkan jeratan hukum, pemberian sanksi melalui Undang-undang Perbankan.

"Udah nggak usah Pergub, kita langsung manfaatin Bank DKI. Ada UU Perbankan. Kalau palsukan ATM Bank, digugat 12 tahun penjara," tutur Ahok 23 September 2014 lalu.

Namun Ahok menyadari, kehadiran PKL itu ada manfaatnya. Salah satunya untuk mencegah penguasaan saham Jakarta oleh pihak asing. Untuk itu, Ahok berniat belajar soal penataan PKL dari luar negeri, Korea Selatan untuk diterapkan di Jakarta.

Nah, seperti apa wajah Jakarta nanti dalam 3 tahun kepemimpinan Ahok? Kita nantikan saja. (Ans)