Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebelum tahun 2014 mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Menurut Walikota Bandung Ridwan Kamil, pemerintah harus memikirkan secara matang sebelum ambil kebijakan tersebut.
"Saya bisa memahami. Tapi saya mohon dibikin program matang dulu sebelum dinaikkan (BBM). Pertimbangkan masak-masak masalah timing-nya," kata Ridwan Kamil di Bandung, Sabtu (15/11/2014).
Jadi, kata dia, harus ada upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena langsung dampak dari kenaikan BBM tersebut. Dan itu dirasakan warga yang rawan dari sisi ekonominya.
"Kalau subsidi dikurangi biaya pembangunan dan lain-lain masih banyak peluang. Tapi kadang warga nggak mau tahu. Identik bila ada kenaikan BBM hidup lebih susah," ucap dia.
Karena itu, Emil menyarankan pemerintahan agar memahami latar belakang kenaikan harga BBM. "Saya minta tolong ke pusat supaya memberi kompensasi mengurangi permasalahan yang langsung dari kenaikan BBM. Lihat latar belakangnya," ucap Emil.
Penolakan kenaikan harga BBM juga datang dari Bupati Blora Djoko Nugroho. Dia mengirim surat penolakan itu kepada Presiden Jokowi yang dilengkapi pernyataan sejumlah elemen dan organisasi masyarakat.
"Secara prinsip, kenaikan harga BBM memang akan memberatkan masyarakat miskin. Bahkan saat pertemuan kepala daerah di Jakarta, semua menyatakan hal yang sama. Semua kepala daerah memang keberatan soal kenaikan BBM," kata Djoko di Blora, Jawa Tengah.
Meski menolak, Djoko berharap masyarakat tetap tenang dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Dia meminta aparat memantau setiap SPBU agar tak terjadi penimbunan BBM.
"Jika hendak berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM juga harus tertib dan tidak menganggu ketertiban masyarakat," pinta Djoko.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blora juga mengaku menyiapkan antisipasi jika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM. Persiapan itu salah satunya menggelar operasi pasar.
"Jadi meskipun menolak, kami tetap menyiapkan langkah jika penolakan itu tak disetujui,” tukas Djoko.
Bupati Kabupaten Tangerang Ahmad Zaki Iskandar juga menyuarakan hal yang sama. Dia meminta wacana pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah agar ditinjau ulang.
Menurut dia, pencabutan subsidi BBM justru akan banyak efek negatifnya. Efek tersebut akan langsung dirasakan masyarakat yang salahnya kenaikan harga kebutuhan pokok.
Zaki pun mengusulkan sektor-sektor yang menjadi sasaran pengalokasian subsidi BBM, dapat bisa dikover dengan anggaran dari sektor-sektor yang tidak produktif.
"Intinya, cari jalan terbaik selain mencabut subsidi," tukas Bupati Tangerang.