Gema Hanura: Kartu Sakti Jokowi Bisa Dibiayai dari RAPBN 2015

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK sudah menyatakan akan menaikan harga BBM sebelum 2015. Sebagai kompensasi dari kebijakan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Namun langkah itu dinilai tak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Sebab penerbitan kartu sakti tersebut merupakan janji politik Jokowi-JK di luar kompensasi kenaikan harga BBM.

"Kami mengingatkan, program KIP dan KIS adalah bagian dari janji politik pilpres yang harus dipenuhi. Jadi tidak ada hubungannya dan tidak dikaitkan dengan rencana kenaikan harga BBM," kata Ketua Gema Hanura, Nasrun Marpaung, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2014).

Nasrun mengatakan, kartu sakti Jokowi itu bisa berdiri sendiri tanpa harus mengandalkan hibah subsidi BBM. Pemerintah dapat menganggarkan kartu sakti itu pada RAPBN 2015.

"Kami yakin, realisasi program KIP dan KIS dapat dibiayai pada RAPBN 2015," lanjut Wasekjen Partai Hanura itu.

Pemerintah dapat menyusun anggaran 2015 untuk kartu sakti ini melalui berbagai pos anggaran di kementerian. Dengan mengadakan efisiensi dan relevansi anggaran di kementerian, Nasrun yakin pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM.

"Kan bisa melalui pos-pos belanja kementerian dan lembaga yang relevan, dan melalui penghematan pos belanja lainnya sesuai peraturan undang-undang. Jadi tidak harus menaikkan harga BBM bersubsidi," tutup Nasrun. (Mut)