3 Menu Perdamaian KIH-KMP

KIH dan KMP Resmi Berdamai — Hatta Rajasa (mewakili KMP) dan Pramono Anung (mewakili KIH) saat penandatanganan kesepakatan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2014). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Bukan perkara mudah untuk membawa perdamaian di antara seteru 2 kubu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk sejak momen Pilpres 2014.

Hal ini pula yang mengganjal kinerja DPR bahkan pembayaran gaji staf ahli pun terkendala lantaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, terganjal kesepakatan KIH-KMP.

"Kami juga sampaikan mohon maaf setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia. Jika mungkin dalam 2-3 bulan ini belum menjadi wakil rakyat yang seutuhnya yang seperti diinginkan oleh masyarakat," kata Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini 13 November 2014.

Namun toh perdamaian bisa tercapai juga meski harus melewati beberapa kali proses lobi. Sempat islah, lalu 'adu urat' lagi, dan hari ini KIH-KMP menandatangani kesepakatan damai.

Juru runding KIH Pramono Anung menyatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dengan KMP, kini tidak ada lagi dualisme di parlemen. "Jadi saya katakan, saat ini DPR sudah jadi satu. Nah, tidak ada lagi DPR KIH atau DPR KMP," ujar Pramono.

Diplomasi meja makan menjadi salah satu kunci keberhasilan lobi KIH-KMP. Berbagai menu khas Indonesia disajikan dalam setiap dialog yang digelar kedua kubu pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta itu.

Dari pempek hingga bakso malang yang terhidang di meja makan terbukti bisa membawa perdamaian antara KIH-KMP. Berikut menu lengkap perdamaian KIH-KMP yang dihimpun Liputan6.com, Senin (17/11/2014):

Selanjutnya: Ikan Patin...

2 dari 4 halaman

Ikan Patin

1. Ikan Patin

Selama 2,5 jam hingga pukul 15.00 WIB, sejumlah perwakilan KIH-KMP menghabiskan waktu makan siang mereka di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Kompleks Fatmawati Golf Mansion, Jakarta Selatan, 12 November 2014. Hatta mengambil peran sebagai mediator dalam proses mediasi KIH-KMP.

Mereka yakni, Pramono Anung (PDIP) dan Olly Dondokambey (PDI-P) yang mewakili KIH. Sementara dari KMP, diwakili Taufik Kurniawan (PAN) dan Idrus Marham (Golkar). Di sela-sela diplomasi, terhidang ikan patin.

Usai pertemuan tertutup tersebut, Pramono mengatakan, 'rujuknya' KMP dengan KIH itu dikarenakan 2 diplomasi yang dilakukan oleh Hatta Rajasa. Usai salat, diplomasi yang dilakukan Hatta kepadanya, yakni mengajak makan bersama.

"Jadi rekan-rekan sekalian, penyelesaian ini manjurnya di rumah Pak Hatta. Diplomasi pertama kita salat bareng," kata Pramono di rumah Hatta.

"Setelah salat, ternyata ada diplomasi ikan patin. Itu ikan patin enak banget dan itu beneran," kelakar Pramono.

Saat itu, pernyataan damai antara KIH-KMP disambut positif berbagai pihak. Diplomasi ikan patin ini berhasil mengantarkan kesepakatan, masalah dualisme di parlemen akan diselesaikan dengan memberikan 16 kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada KIH.

Namun diplomasi masih berlanjut.

Selanjutnya: Pempek...

3 dari 4 halaman

Pempek

3 Menu Perdamaian KIH-KMP*** — Diplomasi meja makan menjadi salah satu kunci keberhasilan lobi KIH-KMP.

2. Pempek

Dari ikan patin, diplomasi KIH-KMP berlanjut ke menu lain. Kali ini pempek khas Palembang, Sumatera Selatan. Menu ini sesuai dengan latar belakang sang tuan rumah, Hatta Rajasa.

Acara lobi politik sekaligus santap pempek ini berlangsung pada Minggu, 15 November 2014. Diplomasi digelar setelah jadwal penandatanganan kesepakatan KIH-KMP mundur. Ini lantaran ada penambahan pasal dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang diubah dari KIH.

Salah satunya, Pasal 98 ayat 6, 7, dan 8 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah menaati keputusan komisi DPR. Jika tidak, dewan dapat menggunakan hak interpelasi dan angket jika dilanggar.

Namun dalam diplomasi pempek ini, kedua koalisi sepakat untuk mengakhiri perseteruan. Juru lobi KIH, Pramono Anung menyatakan, ada 5 butir kesepakatan yang disepakati oleh 2 koalisi kala itu.

"Hari ini yang menyelesaikan (konflik KMP Vs KIH), pempek-pempek di rumah Pak Hatta. Saya baru tahu pempek di sini yang paling enak," ujar Pramono, Sabtu 15 November 2014.

"Intinya kita sudah menemukan kesepakatan. Soal pasal-pasal kita juga sepakat tidak mendegradasikan hak dari anggota Dewan," tutur dia.

Sementara itu, juru runding KMP, Idrus Marham menegaskan kesepakatan tersebut sudah final. "Ini sudah mandat kita, Insya Allah ini sudah final. DPR pun sudah bisa bekerja dengan semuanya, paling lambat Selasa depan," ujar Idrus.

Selanjutnya: Bakso Malang...

4 dari 4 halaman

Bakso Malang

3. Bakso Malang

Perseteruan KIH-KMP benar-benar mencair kala menyantap bakso malang di ruang Badan Musyawarah (Bamus) Gedung Nusantara, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat siang tadi. Makan-makan bakso malang ini dilakukan sebelum KIH dan KMP menandatangani kesepakatan damai.

Para pimpinan DPR, perwakilan 2 kubu, dan sejumlah anggota fraksi menyantap menu makan siang lebih dulu. Hatta Radjasa masih menemani dialog politik kedua kubu itu.

Hatta, Setya Novanto, Pramono Anung, Idrus Marhan, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono duduk bersama di satu meja.

"Ini bukan pempek, ini bakso malang. Tapi hasilnya tetap sama," kata Hatta, Senin (17/11/2014). Mereka kemudian berbincang santai sambil sesekali tertawa.

Setelahnya, mereka menandatangani 5 butir kesepakatan damai. Di antara 5 butir kesepakatan, agar kedua koalisi segera mengisi penuh anggota fraksi di 11 Komisi, 4 Badan dan 1 Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Juru Runding KIH Pramono Anung mengatakan, fraksi-fraksi KIH hanya mendapatkan posisi wakil ketua dalam 16 Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Yakni Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Majelis Kehormatan.

Pramono menjelaskan, salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3, tentang jumlah wakil ketua Alat Kelengkapan Dewan akan diubah. Yakni, penambahan wakil ketua di setiap AKD -- jika selama ini hanya 3 wakil ketua, nantinya menjadi 4 wakil.

Nah, lantas bagaimana kinerja DPR setelah perdamaian KIH-KMP ini? (Yus)