Ketua MPR Minta Jokowi Bahas Pengalihan Subsidi BBM dengan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK agar membahas postur anggaran pasca-kenaikan harga bahan bakar minya (BBM) bersubsidi bersama DPR. Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi Rp 2.000 per liter.

"Tentu postur anggarannya harus dibahas bersama DPR. Kan ada uang lebih kan," ucap politisi PAN itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Kenaikan harga BBM bersubsidi yang dimulai hari ini diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp 100 triliun. Dana lebih itu rencananya akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur berupa jalan, bandara dan juga pelabuhan. Serta fasilitas kesehatan, pembangunan irigasi, dan membantu nelayan.

"Makanya postur anggarannya yang lebih itu harus dibahas dengan DPR RI," jelas Zulkifli.

Saat mengumumkan kenaikan Harga BBM, Presiden Jokowi menyatakan, langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran yang harusnya untuk pembangunan infrastruktur.

"Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM," jelas Jokowi di Istana Negara, Senin 17 November malam.

Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah dengan terpaksa harus menaikan harga BBM Subsidi. Jokowi menaikan harga premium sebesar Rp 2.000 per liter dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan untuk solar juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000 per liter dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500.

Menurut Jokowi, dengan kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, bandara dan juga pelabuhan. Selain itu, pemerintah juga akan mengalihkan subsidi tersebut langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.