Ical: Boleh Kritik BBM Naik, Tapi Jangan Anarkis

Liputan6.com, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical telah menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Rabu November 2014 malam.

Pada pidato penutupan, Ical mengatakan Golkar menyayangkan langkah pemerintah Joko Widodo atau Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kata dia, partainya akan menjadi yang terdepan untuk mengkritik kebijakan tersebut, tapi dengan cara damai.

"Partai Golkar menyesalkan langkah pemerintah yang menaikan harga BBM karena kita mengetahui harga minyak dunia turun dari 105 dolar (US$) per barrel menjadi 73,5 dolar per barrel, atau turun 30 persen dari target ICP," ujar Ical.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) itu menilai kebijakan menaikkan harga BBM sangat memberatkan masyarakat kecil. Menurut dia, protes dan kritik kenaikan harga BBM boleh saja, namun tidak boleh bertindak anarkis.

"Partai Golkar sama-sama merasakan kepedihan, ketidakpuasan, terhadap situasi yang ada saat ini dengan kenaikan harga BBM. Kritik boleh dilontarkan, ketidakpuasan terhadap beban hidup yang meningkat tentu sah-sah untuk diekspresikan, tapi semua kritik itu harus berlangsung dengan damai, dan tanggung jawab, tidak boleh berubah menjadi anarkis yang justru menambah situasi sulit," imbuh dia..

Ical berharap pemerintah RI di bawah nakhoda Jokowi bisa mengamalkan prinsip Trisakti, yaitu berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkepribadian secara budaya. Ketum Golkar itu juga mengapresiasi program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan kartu-kartu lain yang membantu rakyat.

"Saat ini tentu terlalu dini untuk melakukan evaluasi kebijakan pemerintah karena belum ada satu bulan berjalan, tapi kita Partai Gokar ingin mengingatkan bahwa pada tahap awal, fondasi kebijakan yang baik harus disiapkan, tidak grasa-grusu, dan amatir," tandas Ical.

Usai menggelar Rapimnas, Golkar akan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 30 November mendatang dengan agenda pemilihan ketua umum baru. (Riz/Nan)