Menlu Minta Australia Hindari Kebijakan Sepihak untuk Pengungsi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi angkat bicara terkait kebijakan baru Australia yang melarang para pencari suaka yang transit di Tanah Air, masuk ke Australia.

Menurut Retno, kebijakan baru itu berpontensi membawa dampak buruk bagi hubungan RI dan Australia. Karena itu, menteri perempuan pertama yang memimpin Kementerian Luar Negeri ini meminta agar negara tetangga menghindari kebijakan-kebijakan yang diperkirakan dapat mengganggu hubungan kedua negara.

Retno mengaku, hal ini pernah disampaikan sebelumnya kepada Menlu Australia, Julie Bishop. "Pada saat saya bicara dengan bishop saya mengatakan kita belajar dari pengalaman masa lalu, yang mana kebijakan-kebijakan berdampak tidak baik terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia," ujar Retno di kantor Kemenlu, Kamis (20/11/2014).

Mantan duta besar RI untuk Belanda itu menjelaskan, jika Australia tetap mengeluarkan kebijakan secara sepihak, maka hubungan kedua negara akan jalan di tempat, tidak akan menuju suatu relasi lebih baik dari sebelumnya. "Oleh karena itu saya minta ke depan hal-hal itu tidak terjadi lagi, sehingga kita bisa maju ke depan dengan baik," sambung Retno.

Retno menyebut, Australia adalah tetangga yang sangat dekat. Karena itu, suatu kewajiban untuk hidup bertetangga dengan baik. "Hubungan bilateral bisa terjadi apabila masing-masing pihak menghormati pihak lain, dan tidak melakukan segala sesuatunya secara unilateral," kata dia.

Hubungan Indonesia dan Australia beberapa kali mengalami kemunduran. Ini karena Negeri Kangguru dalam sejumlah kasus, mengambil kebijakan yang berdampak buruk bagi kepentingan nasional Indonesia. Di antaranya masalah pengungsi dan penyadapan.

Terkait masalah pengungsi, Retno mengatakan akan mengajak bicara perwakilan UNHCR di tanah air dan pemerintah Australia. "Negara tujuan, asal, transit harus berkoordinasi. Saya kira prinsip seperi itu harus kita pegang dengan baik," sebut Retno. (Sun/Mut)