Liputan6.com, Jakarta - Rapimnas di Yogyakarta telah memutuskan Munas Golkar akan digelar pada 30 November 2014. Padahal sebelumnya Ketum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menyatakan Munas akan digelar Januari 2015.
Menanggai hal ini, Ketua DPPÂ Partai Golkar Melchias Marcus Makeng menilai ada manipulasi demokrasi internal Golkar. Seolah-olah ada demokrasi, tetapi sesungguhnya demokrasi yang dipaksa, dimanipulasi dan diskenario.
"Sungguh keterlaluan apa yang terjadi saat ini. Demokrasi dipaksakan untuk kepentingan sejumlah kelompok," kata Mekeng di Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Mekeng menjelaskan rapat Pleno DPP Partai Golkar yang ditetapkan Aburizal Bakrie bahwa Munas digelar Januari 2015 tiba-tiba berubah pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yaitu Munas dipercepat.
Yang mengherankan, kata dia, percepatan Munas Golkar itu secara serempak disampaikan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (provinsi). Padahal sebelumnya, mereka pula yang mati-matian menolak Munas dipercepat.
"Ini patut dipertanyakan, ada apa? Apa karena sudah menerima sesuatu. Demokrasi sepertinya sudah diskenario," ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Dia mengecam cara Ical memimpin partai. Seolah-olah Partai Golkar adalah milik pribadi dan keluarganya yang diperlakukan layaknya sebuah CV.
"PT (perseroan terbatas) masih lebih baik karena ada komisaris, dewan komisaris, pengawas dan sebagainya. Ini seperti CV, yang kepemilikannya adalah Aburizal," tutur Mekeng.
Menurut dia jika ingin memimpin lagi, Ical harus melakukannya dengan cara-cara yang sehat, jujur, dan demokratis. "Jangan ada intimidasi, pemakasaan kehendak dan menghalalkan segala cara," tukas Mekeng. (Ali)
Mekeng Nilai Ada Manipulasi Demokrasi di Golkar
Mekeng menilai cara Ical memimpin Partai Golkar layaknya mengelola sebuah perusahaan.
Advertisement