Polri Tegaskan Tak Ada Syarat Perawan untuk Jadi Polwan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen Arthur Tampi menegaskan bahwa tidak ada syarat harus perawan untuk menjadi polisi wanita (polwan). Dia menegaskan bahwa keperawanan bukan jadi faktor dominan yang menentukan lulus atau tidaknya calon polwan.

"Tidak ada istilah tidak lulus karena tidak perawan," kata Brigjen Pol Arthur dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Pernyataan tersebut sekaligus menepis isu penerapan tes keperawanan bagi calon anggota Polwan. Menurut Arthur, memang dalam seleksi anggota Polri dilakukan tes kesehatan, tapi bukan tes keperawanan. Hal itu dikenakan untuk pria maupun wanita untuk memeriksa kesehatan mata, gigi, dan organ reproduksi.

Arthur mengungkapkan, dalam pemeriksaan kelamin, tim dokter Polri hanya akan melihat kelamin dan tidak menyentuh selaput darah peserta seleksi. "Tidak pernah ada istilah kita memeriksa keperawanan. Kita tidak pernah fokus periksa keperawanan," tambah Arthur.

Tes kesehatan tersebut merupakan bagian dari seleksi penerimaan calon anggota Polri yang merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Kepolisian Negara RI. Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa calon perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan obstetri dan ginekologi.

Diduga dari Situs Palsu

Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan isu tes keperawanan dalam  penerimaan anggota Polri diduga muncul dari situs internet palsu yang mengatasnamakan institusi Polri.

Situs palsu yang dimaksud adalah www.infopendaftaranpolri.com yang banner-nya mencatut logo Humas Polri. Banner itu diduga diambil dari jejaring sosial.

Pada situs palsu itu tertulis "Selain adanya beberapa tes kesehatan dan jasmani, para wanita yang ingin menjadi polwan juga akan melakukan tes keperawanan. Jadi semua wanita yang mau mendaftar Polwan harus menjaga keperawanannya."

Agus menegaskan situs pendaftaran anggota Polri yang original adalah penerimaanpolri.go.id. "Situs asli adalah penerimaanpolri.go.id, yang palsu itu infopendaftaranpolri.com. Mereka komersil bukan dari pemerintah," ujar Agus.

Dia menambahkan, Bareskrim Polri akan menelusuri situs tersebut, termasuk sang administrasi atau admin, karena telah menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Untuk itu, Agus pun meminta masyarakat tidak terpengaruh dan menelan mentah-mentah informasi menyesatkan tersebut. "Mohon jangan ditanggapi karena infonya menyesatkan," pungkas Agus.

sebelumnya Direktur hak perempuan HRW, Nisha Varia mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya, telah terjadi tes keperawanan yang diskriminatif di tubuh Polri.

"Polri menggunakan 'tes keperawanan' sebagai praktik diskriminatif yang menyakiti dan menghina perempuan," kata Nisha dalam pernyataan tertulis.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie pun menepis adanya diskriminasi. "Tidak ada itu, perawan atau bukan, perjaka atau bukan, silakan mendaftar ke Polri," ujar Sompie.