Liputan6.com, Jakarta - Para pimpinan dewan dan sejumlah anggota Komisi II DPR pagi tadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait program e-KTP.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, dari hasil sidak itu, server e-KTP yang sebelumnya disebut Mendagri Tjahjo Kumolo berada di luar negeri ternyata ada di kantor Kemendagri.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku melihat sendiri fisik server itu. Sehingga ia pun memberikan saran kepada Tjahjo.
"Jadi sebaiknya Mendagri jangan blusukan ke mana-mana dulu. Blusukan ke kantornya sendiri untuk melihat di kantornya ada apa. Ternyata di kantornya ada namanya server," sindir Fadli di Gedung DPR, Senayan, Selasa (25/11/2014).
Dia menyebutkan, ada server berkapasitas 600 terra di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, lalu server 37 terra di Kalibata. Serta server cadangan di Batam, Kalimantan. Sehingga kesimpulannya, kata Fadli, semua server e-KTP ada dalam wilayah Indonesia.
"Tidak ada itu di luar negeri. Jadi info-info itu ngawur," tutur dia.
Fadli mengatakan, Mendagri tak ada alasan lagi menghentikan proses pencetakan e-KTP. Yang harus dilakukan Mendagri, menurut dia, adalah memperbaiki keterlambatan distribusi e-KTP ke daerah-daerah. Sebab, dari 172 juta data penduduk yang sudah direkam, baru 145 juta yang disalurkan.
"Pencetakan di daerah dan transfer dananya. Kita butuh e-KTP ini single identity card. Negara lain sejak abad lalu, kita baru di abad ini. Jadi tak ada alasan signifikan lagi tunda pencetakan. Jangan-jangan ini untuk mencari proyek baru," tandas Fadli Zon.
Para pimpinan dewan dan sejumlah anggota Komisi II DPR pagi tadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait program e-KTP. Fadli Zon mengatakan, dari hasil sidak itu, server e-KTP yang sebelumnya disebut Mendagri Tjahjo Kumolo berada di luar negeri ternyata ada di kantor Kemendagri.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku melihat sendiri fisik server itu. Sehingga ia pun memberikan saran kepada Tjahjo.
"Jadi sebaiknya Mendagri jangan blusukan kemana-mana dulu. Blusukan ke kantornya sendiri untuk melihat di kantornya ada apa. Ternyata di kantornya ada namanya server," sindir Fadli di Gedung DPR, Senayan, Selasa (25/11/2014).
Dia menyebutkan, ada server berkapasitas 600 terra di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, lalu server 37 terra di Kalibata. Serta server cadangan di Batam, Kalimantan. Sehingga kesimpulannya, kata Fadli, semua server e-KTP ada dalam wilayah Indonesia.
"Tidak ada itu di luar negeri. Jadi info-info itu ngawur," tutur dia.
Fadli mengatakan, Mendagri tak ada alasan lagi menghentikan proses pencetakan e-KTP. Yang harus dilakukan Mendagri, menurut dia, adalah memperbaiki keterlambatan distribusi e-KTP ke daerah-daerah. Sebab, dari 172 juta data penduduk yang sudah direkam, baru 145 juta yang disalurkan.
"Pencetakan di daerah dan transfer dananya. Kita butuh e-KTP ini single identity card. Negara lain sejak abad lalu, kita baru di abad ini. Jadi tak ada alasan signifikan lagi tunda pencetakan. Jangan-jangan ini untuk mencari proyek baru," tandas Fadli Zon. (Mut)