Jurus Jokowi Tuntaskan Problem di Sumatera

Liputan6.com, Riau - Presiden Joko Widodo atau Jokowi blusukan atau melakukan peninjauan langsung ke warga di Sumatera. Ada beberapa problematika di pulau paling barat Indonesia itu. Salah satunya masalah kebakaran lahan dan hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang sudah berlangsung selama 17 tahun.

Menurut Jokowi, tak perlu ada terobosan baru untuk mengatasi permasalahan kabut asap Sumatera yang kerap sampai dan dinilai mengganggu negara tetangga. Kata dia, cukup melanjutkan langkah yang telah dilakukan selama ini. Namun dengan catatan, harus dilakukan secara benar dan sungguh-sungguh.

"Masalah kebakaran tidak ada solusi baru, karena semuanya sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Tidak ada terobosan, ini hanyalah masalah niat mau atau tidak mau menyelesaikan," tegas Presiden saat melakukan "blusukan" di Pekanbaru, Riau, Rabu 26 November 2014.

Presiden ke-7 RI itu menegaskan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari semua pihak baik TNI-Polri, kementerian terkait dan pemerintah daerah hingga LSM lingkungan bahwa semua pihaknya sebenarnya sudah mengerti mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan.

Hanya saja, pria yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta itu menilai belum semua pihak yang benar-benar berniat dan berkomitmen kuat untuk menuntaskan masalah tersebut. "Kalau ada niat, semua akan selesai. Masalah kebakaran semua sudah tahu. Makanya saya tegaskan di depan tadi, ini mau menyelesaikan atau tidak," tegas Jokowi.

Sementara itu, pelaku bisnis dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta agar pemerintah membenahi perizinan untuk industri kehutanan karena dinilai banyak membenahi dunia usaha dari banyaknya konflik dengan masyarakat.

Ketua APHI Bidang Hutan Tanaman Industri, Nana Suparna mengeluhkan bahwa perusahaan kerap dipojokkan oleh LSM lingkungan dan juga pemerintah karena tidak bisa menjaga konsesi ketika terjadi kebakaran lahan.

Menurut dia, masalah tersebut harus dicermati dengan benar karena seringkali kebakaran terjadi akibat adanya sengketa dengan warga. "Seharusnya izin yang diberikan untuk kawasan hutan clear (bersih) dulu, baru diberikan ke perusahaan. Jangan seperti sekarang, izin diberikan tapi ternyata ada masalah perusahaan yang harus dibereskan. Ketika ada kebakaran, perusahaan dibilang tak bertanggung jawab," kata Nana Suparna.

Kepala Badan Pengelola REDD+ Indonesia, Heru Prasetyo, mengatakan Presiden dalam rapat bersama semua pihak di ruang VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II juga menegaskan agar ada sistem informasi perizinan terpadu sebagai salah satu solusi penanggulangan kebakaran lahan. "Kebakaran lahan ini juga disebabkan perizinan yang tumpang tindih dan amburadul," ujar Heru.

Atas masukan dari berbagai pihak, lanjut Heru, Jokowi juga mengetahui kebakaran di lahan gambut terjadi karena adanya pembuatan kanal-kanal yang serampangan dan terlalu padat. Kondisi tersebut membuat gambut menjadi kering dan rawan terbakar.

"Karena itu perlu ada kebijakan yang mengatur untuk membasahi kembali gambut-gambut itu. Intinya harus ada tata kelola pembuatan kanal sehingga gambut tidak kering," ujarnya. Dia mengatakan, Presiden tetap berkomitmen untuk memenuhi target bahwa Indonesia akan bebas dari asap kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Berantas Pengguna Pukat Harimau

Selain mengatasi masalah kebakaran hutan, Jokowi juga melakukan langkah untuk menuntaskan masalah perairan. Misalnya terkait ekosistem laut yang rusak oleh penggunakan alat tangkap pukat harimau.

Jokowi menginstruksikan jajaran Polda Bengkulu dan TNI untuk memberantas kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau atau trawl. "Semua aparat harus mengerti bahwa alat tangkap trawl itu dilarang, selain mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional, juga merusak ekosistem," ujar Jokowi di Bengkulu.

Khusus alat tangkap modern dengan bobot kapal di atas 30 Grass Ton (GT), kata Jokowi, harus memiliki izin dan ada aturan terkait kedalaman laut yang diizinkan.

"Manajemen di situ diperbaiki. Kemarin sudah 5 kapal besar dan 150 kapal kecil yang melakukan illegal fishing ditangkap. Jika terus dilakukan, ikan di wilayah Indonesia akan semakin banyak dan nelayan tradisional akan semakin makmur," lanjut Jokowi.

Dalam blusukan ke kampung nelayan Malabero ini, Jokowi memberikan bantuan Rp 100 juta kepada kelompok pedagang ikan kering dan ikan asin. Bantuan uang tunai Rp 100 juta juga disumbangkan Jokowi untuk Masjid Al-Hasyim Malabero yang sedang dalam proses rehabilitasi.

Jokowi bersama sang istri, Iriana Jokowi, juga melakukan blusulan ke pasar tradisional Panorama dan melakukan dialog dengan para pedagang. Presiden juga memberikan bantuan uang tunai Rp 250 juta kepada Koperasi pedagang Pasar Panorama untuk menambah modal koperasi. "Silakan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama," tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan akan menindaklanjuti harapan pembangunan Provinsi Bengkulu seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, yang memerlukan sejumlah infrastruktur

"Kalau kita turun ke bawah, seperti ini, kelihatan terang-bederang. Jelas yang akan dilakukan. Kenapa kita datang, datang dan datang? Ya karena itu," kata Presiden Jokowi mengenai kegiatannya langsung ke sejumlah tempat ke Provinsi Bengkulu, 26 November.

Kepala Pemerintahan RI mengungkapkan, Gubernur Bengkulu sudah menyampaikan sejumlah kebutuhan provinsinya guna mewujudkan daerah tersebut menjadi berdaya saing melalui pembangunan infrastruktur jalan dan revitalisasi sektor maritim.

"Kita akan lihat langsung di lapangan, seperti apa? Mungkin ada beberapa hal yang harus dipercepat, seperti pembangunan jalan dari Bengkulu ke Lubuk Linggau," kata Presiden.

Lubuk Linggau merupakan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Bengkulu, yang memerlukan perbaikan infrastruktur, terutama jalan raya.

Presiden mengatakan, usai merampungkan kunjungan selama tiga hari ke sejumlah daerah di wilayah Sumatera, maka dirinya akan langsung menindaklanjuti pembangunan infrastruktur di Bengkulu.

"Nanti akan kita kejar setelah pulang dari sini, masalah di daerah dan provinsi kelihatan setelah kita turun ke bawah," demikian Presiden Joko Widodo.

Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah menyatakan, daerahnya memerlukan revitalisasi infrastruktur, terutama di pelabuhan, irigasi dan rel kereta api. "Selain itu, kita juga butuh penambahan kapasitas listrik, karena untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saja, sudah tidak cukup, apalagi untuk industri," ujarnya.

Dengan kedatangan Jokowi Bengkulu, Junaidi mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat untuk daerahnya dapat segera direalisasikan.

"Jika jalan penghubung ke provinsi tetangga sudah terealisasi, maka Bengkulu terhadap daerah luar tidak lagi terisolasi. Orang enggan ke Bengkulu karena jalur transportasi kurang memadai, dan itu berdampak pada perekonomian daerah," ujarnya menambahkan.

Blusukan selama ini menjadi jurus andalan Jokowi untuk menuntaskan permasalahan di tataran bawah, atau daerah, sebagaimana yang ia pernah dilakukannya sewaktu menjabat Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Diharapkan dengan langkah ini, problematika di Sumatera terselesaikan. Semoga. (Riz)