Nurul Arifin: Tak Ada Golkar Perjuangan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang diangkat menjadi Presidium Penyelamat Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional IX pada Januari 2015 dan memboikot Munas yang digelar di Bali pada 30 November 2014. Wasekjen Golkar Nurul Arifin menyatakan bakal mengupayakan DPD I dan DPD II tetap mendapatkan hak suaranya di Munas Bali.

"Yang penting bagaimana, DPD I dan DPD II punya hak suara. Semuanya ada di kami. Ini kan syaratnya 30 persen (kehadiran DPD I dan II). Jadi optimis kita. Adanya boikot semangat Golkar jadi tumbuh, itu psikologis pengurus seperti itu. Adanya intervensi dan pemberontakan menjadikan Golkar satu. Adanya semangat kebersamaan. Kami berharap Golkar tidak akan seperti PPP. Tidak ingin ada Golkar perjuangan," ujar Nurul di Gedung DPR, Jakarta,  Kamis (27/11/2014).

Saat ditanya, apakah para calon ketum Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai diberitahu, dirinya menegaskan telah mengundang semua.

"Semua di undang. Ada Pak Hidayat dan Pak Airlangga yang sudah sepakat hadir. Ini seperti ini kompetisi berjalan. Ikut saja bertarung, justru jika tak hadir aklamasi akan terjadi. Pintu (persaingan) itu terbuka," jelasnya.

Nurul menegaskan akan terus berusaha partainya akan tetap di KMP. "Justru itu yang kita jaga (91 suara untuk KMP di DPR). Siapapun pimpinan Golkar saya ingin tetap di KMP. Kita kan Golongan Karya, karya itu gak selalu di pemerintah, tapi bisa berkarya di luar pemerintahan," tuturnya.

Nurul pun menduga, konflik yang terjadi di internal merupakan hal sudah diciptakan. "Itu sengaja diciptakan. Mereka membuat seperti itu karena adanya konflik kepentingan. Saya berharap para senior saya ada disana terketuk pintu hatinya, karena ada yang mencoba mengadu domba," tandasnya.

Di sisi lain, Politisi Golkar, Agun Gunanjar, menegaskan Munas di Bali adalah Munas yang sudah didesain menjadikan Ical sebagai ketum.

"Mulai dari rapat konsultasi nasional di Bandung, berlanjut Rapimnas di Jogya, hingga Munas di Bali. Kesemua desain yang sistematis itu terbukti dengan cara cara sepihak dan otoriter dengan mengabaikan hak-hak kepesertaan calon lain, dan para pengurus DPP yang memegang kedaulatan melalui Rapat pleno. Ical adalah Ketua Umum DPP, bukan pribadi, tapi Jabatan dari DPP yang bersifat kolektif kolegial," tegas Agun.