Liputan6.com, Jakarta - Di tengah perpecahan, Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tetap akan digelar di Bali pada 30 November hingga 4 Desember mendatang. Kesiapan penyelenggaraannya ditegaskan oleh Ketua DPD Golkar Bali, Ketut Sudikerta sebagai tuan rumah.
Kepolisian daerah bali yang telah menerima surat permakluman dari DPD Golkar Bali menyatakan siap mengamankan pelaksanaan Munas Golkar di Nusa Dua Bali seperti yang diinstruksikan Kapolri.
Gubernur Bali Mangku Pastika berharap aura spiritual dan damainya Pulau Dewata bisa menenangkan para kader Partai Polkar yang dilanda konflik. Namun jika ada yang mengacau ia dengan tegas meminta para pelaku ditangkap aparat.
"Ya kalau ada yang mau bikin rusuh, tangkap aja, kan selesai. Polisi udah siap itu saya kira kalau ada yang mau bikin rusuh. Tinggal di proses aja secara hukum, kan gampang," kata Mangku Pastika, seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Sabtu (29/11/2014).
Partai Golkar disebut bergejolak karena ambisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical yang berniat memegang kembali tampuk kekuasaan di partai ini. Kubu penentang Ical pun menolak pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Mereka juga membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar.
Sebelumnya, puluhan massa dari 2 kubu bentrok di dalam Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin 23 November lalu.
Kubu yang bertikai adalah massa yang dibawa mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yoris Raweyai, dengan massa yang mengaku AMPG sesungguhnya di bawah pimpinan Ahmad Dolly Kurnia.
Konflik di tubuh Partai Golkar membuat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung turun gunung. Dalam telaahnya, Akbar menegaskan tidak ada intervensi dari pihak luar atas dualisme penyelenggaraan Munas IX Golkar.
Sejauh ini, kedua kubu itu masih bersikukuh dengan rencana munas masing-masing. Kendati, anggota Tim Penyelamat Partai Golkar, Yorrys Raweyai menganggap munas kubu Ical ilegal. (Mar/Riz)