Munas Golkar Tak Perlu Izin, Polri Tahan Tanda Terima Pemberitahuan

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk Munas IX Partai Golkar di Bali, yang berlangsung Minggu 30 November hingga Rabu 3 Desember 2014.

"Polri tidak mengeluarkan izin dan STTP. Kegiatan seperti itu adalah kegiatan yang hanya memerlukan pemberitahuan," kata Sutarman di HUT Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara Baharkam Polri ke 64 di Ditpolair Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12/2014).

Sutarman menjelaskan, kegiatan masyarakat dibagi 3 sesuai kewenangan di undang-undang yang dimiliki kepolisian. Pertama, kegiatan masyarakat yang memerlukan izin. Kedua, kegiatan yang hanya memerlukan pemberitahuan.  Terakhir, kegiatan yang tidak perlu pemberitahuan dan izin.

Mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri ini menuturkan, untuk Munas Golkar di Bali dan seminar dan yang lain-lain itu masuk kategori cukup membutuhkan pemberitahuan saja.

Namun, Sutarman menegaskan, meski sudah ada pemberitahuan dari pihak Golkar, Polri tetap tidak memberikan STTP untuk pelaksanaan Munas. Alasannya, pertimbangan aspek keamanan.
 
Hal itu merujuk pada aksi ricuh di Kantor DPP PG di Slipi, Jakarta Barat, beberapa waktu saat rapat pleno persiapan Munas IX pada Senin 24 November dan Selasa 25 November 2014.

"Tapi, pemberitahuan itu kita tidak berikan STTP karena kita melihat kondisi di Slipi beberapa waktu lalu dari aspek keamanan," tandas Sutarman.

Ricuh di DPP Golkar

Kericuhan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat juga terjadi saat rapat pleno penetapan tempat Munas IX Partai Golkar, Senin 24 November 2014 malam. Sekelompok massa yang mengatasnamakan AMPG memaksa masuk ke ruang rapat.

Massa yang dipimpin mantan Ketua AMPG Yorrys  Raweyai itu meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengklarifikasi terkait percepatan pelaksanaan Munas IX Partai Golkar.

Namun permintaan itu tidak dituruti dan rapat pleno Partai Golkar diskors atau ditunda sampai hari ini. Akibatnya, rapat pleno Selasa 25 November kembali ricuh antara massa pimpinan Yorrys dan massa yang mengklaim anggota resmi AMPG. Mereka saling lempar helm dan batu. (Mvi/Yus)