KSAL: Anggaran Bahan Bakar Kapal Patroli Tersedia pada 2015

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin memaksimalkan potensi maritim Indonesia. Guna mewujudkan keinginan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan TNI AL untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia yang kerap disusupi kapal asing.

Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio, masalah utama dalam menjaga kedaulatan laut saat ini adalah kebutuhan logistik berupa bahan bakar kapal, yang sampai saat ini belum terpenuhi. Tapi, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman, masalah itu akan terselesaikan pada 2015.

Marsetio mengatakan, sejauh ini baru 27 persen kebutuhan bahan bakar yang dapat dipenuhi. Nantinya, jika kebutuhan itu sudah terpenuhi TNI AL dapat langsung melakukan tindakan lebih cepat dibandingkan saat ini.

"Bahan bakar saat ini baru terpenuhi sekitar 27 persen dari yang kita butuhkan. Bila itu sudah dipenuhi, kita bisa kemana-mana. Jika ada informasi dari KKP dan diperkuat dengan data satelit soal illegal fishing, kita bisa langsung ke sana," kata Marsetio, di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12/2014).

Marsetio mengungkapkan, masalah bahan bakar kapal akan terselesaikan karena anggaran untuk itu akan tersedia pada 2015.

"Dalam setahun paling tidak kita butuh 5,6 juta kiloliter. Itulah hambatan yang kaitannya dengan bahan bakar. Tadi pada 2015, ini akan direncanakan bisa terpenuhi," ungkap Marsetio.

Dalam menjalankan tugas patroli bersama KKP, TNI AL memang tidak memiliki armada khusus untuk menindak pelanggar di laut. Tapi, kata Marsetio, hal ini akan diatasi dengan menjadikan kapal patroli sebagai penindak langsung bila diperlukan.

"Angkatan Laut memiliki 3 peran, tidak hanya mengawasi illegal fishing. Pertama, military role dalam konteks penegakan kedaulatan. Kedua, peran penegakan hukum. Ketiga, peran diplomasi. Nggak ada kapal kita yang khusus untuk illegal fishing. Kapal melakukan patroli ketiganya, melekat itu," tutup Marsetio. (Sun/Mut)