Jadi Justice Collaborator, Bonaran Ungkap Korupsi di Museum Barus

Liputan6.com, Jakarta - Tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 2013 Raja Bonaran Situmeang mengklaim dirinya sudah menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar‎ kasus pidana. Hal itu dikatakan saat menjalani pemeriksaan ‎di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi justice collaborator," ujar Bonaran di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Terkait dengan justice collaborator itu, Bonaran mengaku telah 'bergerak' sendiri, yakni dengan melaporkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Tapanuli Tengah terkait dengan museum.

"Saya kemarin juga laporkan ke KPK korupsi dana Bansos Museum Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Ternyata Syukran selaku Ketua Yayasan Museum Barus terima uang tapi tidak dibangun Museum Barusnya," ujar Bonaran.

Padahal, Bupati non-aktif Tapanuli Tengah ini mengatakan, Museum Barus menjadi penting, karena tempat tersebut merupakan simbol dari sejarah pertama kalinya agama Islam masuk ke Republik Indonesia (RI).

"Islam pertama kali datang ke Indonesia adalah dari Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Bonaran.

Nama Syukran yang disebut Bonaran sendiri diduga mengacu kepada Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Sukran Jamilah Tanjung. Akan tetapi saat ditanya soal total bantuan uang yang diterima Sukran terkait pembangunan museum, termasuk tahun berapa yang bersangkutan menerimanya, Bonaran mengaku lupa. "Saya lupa," ujar Bonaran

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK). Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Bonaran jadi tersangka setelah penyidik KPK melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu yang hasilnya menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status Bonaran dari saksi menjadi tersangka. Oleh KPK, Bonaran disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). (Riz/Mut)