Tamliha PPP: Penghianat Kesepakatan Perppu Pilkada Bisa Dituntut

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical membuat keputusan kontroversial. Dalam Munas Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu, dia memberikan arahan agar anggota fraksi partainya di DPR menolak Perppu Pilkada Langsung yang diterbitkan SBY saat masih menjabat Presiden.

Langkah Ical ini membuat sejumlah parpol meradang. Sebelumnya, SBY mengatakan, Perppu Pilkada itu telah disetujui bersama 5 parpol lainnya. Karena itulah, langkah politik Partai Golkar kini menuai kecaman. Partai Golkar dinilai menciderai kesepakatan yang dibangun Demokrat dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Di PPP, saya adalah orang yang ikut tanda tangan perjanjian antara KMP dan Partai Demokrat (PD). Jadi kalau ada yang mengkhianati bisa tuntut ke pengadilan," ujar politisi PPP Syaifullah Tamliha di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/11/2014).

Tamliha mengimbau agar Partai Golkar dan parpol lain yang tergabung dalam KMP bisa konsisten dengan apa yang telah disepakati.

"Saya harap KMP dan Golkar bisa konsisten akan apa yang dikatakan dan ditandatangani. Walaupun politik itu penuh tipu muslihat, jangan kemudian mengajari rakyat. Saya harap Golkar konsisten juga," ucap dia. Tamliha juga meminta agar Ical dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham tidak menipu kesepakatan.

"Saya harap betul dengan Ical maupun Idrus untuk konsisten dengan tanda tangan itu, jangan kita ditipu. Masa orang seperti saya ditipu," tutur dia.

"Saya harap Perppu tersebut bisa disetujui. Tanda tangan itu bukti sejarah. Kalau ada yang mengkhianati, secara sejarah tercipta siapa pengkhianat negeri," pungkas Tamliha. (Ndy/Sun)