2 Pendapat Caketum Munas Golkar Ancol Soal Dualisme Kepengurusan

Liputan6.com, Jakarta - Hadirnya Munas IX Partai Golkar tandingan bentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar --kubu Agung Laksono, dipastikan akan terjadi dualisme kepengurusan partai.

Menurut Ketua Presidium Penyelamat Partai Agung Laksono, masalah tersebut biar menjadi urusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

"Itu kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk menilai dan memutuskan. Saya kira suatu yang biasa. Kalau ada 2 badan maka untuk keabsahannya diputuskan oleh yang berwenang," ujar Agung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Meski mengklaim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menghadiri Munas IX Golkar tandingan ini, calon ketua umum itu menegaskan, pihaknya sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

"Saya kira kita menyelesaikan semua sekarang, biarlah hukum yang mengatur. Itu juga bagian dari mencari solusi. Saya pun menegaskan dengan terselenggaranya munas ini karena diberikan izin. Saya kira yang wajar saja, bukan keistimewaan, tapi memberikan peluang yang sama," jelas Agung.

Sementara calon Ketua Umum Partai Golkar lainnya, Priyo Budi Santoso mengatakan, masalah dualisme di partai berlambang Pohon Beringin ini akan ada penjelasan hukumnya.

"Ada yang menjelaskan nanti, biarlah Pak Buyung Nasution yang bicara jika ini di bawah kerana hukum (PTUN)," ungkap dia.

Jika hasil PTUN memutuskan Aburizal Bakrie atau Ical yang berhak memimpin Golkar kemudian muncul 'Golkar Perjuangan', menurut Priyo, ini akan menjadi sejarah buruk bagi Ical.

"Kalau itu terjadi (terbentuknya Golkar Perjuangan atau partai baru), Pak Aburizal dikenal dan dikenang sebagai orang yang meninggalkan sejarah paling buruk dalam sejarah Golkar. Saya termasuk yang paling sedih karena melewati cara seperti itu," pungkas Priyo. (Rmn)