Hatta Rajasa Sebut Golkar Tolak Perppu Pilkada Ganggu Utuhnya KMP

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat merasa Partai Golkar mengingkari kesepakatan bersama terkait Perppu Pilkada. Kekecewaan Demokrat ternyata mendapat tanggapan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa.

Seperti dikutip dari akun Twitter-nya, Senin (8/12/2014), Hatta berusaha menanggapi konstelasi politik ini dengan bijak. Intinya, dia yang tengah menjalani ibadah umroh di Tanah Suci berharap agar warga Indonesia selalu diberi kerukunan.

"Dari Makkah Al Mukarromah, saya selalu berdoa agar kita semua selalu hidup rukun sebagai bangsa...dan kita diberikan kekuatan utk menghadapi mega perubahan global yang sudah di depan mata," ujar Hatta dalam akun Twitter-nya, Hatta Rajasa @hattarajasa yang diunggah sekitar 1 jam lalu.

"Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan pandangan mengenai UUMD3 dan Perppu Pilkada, yang tengah menjadi tema hangat di tanah air," sambung dia.

Hatta mengaku bersyukur bahwa hasil kerja keras dari serangkaian pertemuan yang menghasilkan kesepakatan untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya mengisi Alat Kelengkapan Dewan di DPR.

Melalui perubahan, kata Hatta, UU MD3 kini telah ditandatangani di tengah banyaknya pihak yang pesimis terhadap selesainya perubahan UU MD3 di DPR.

"Dr semula sy sungguh yakin bhw apabila kita lebih mengedepankan kepentingan bangsa & negara, mk tdk ada masalah yang tdk dapat diselesaikan," ujar Hatta. "Dengan telah ditantatanganinya UU MD3, maka kita semua berharap DPR dapat segera fokus bekerja melakukan tugas konstitusionalnya," sambung dia.

Perppu Pilkada

Selain mengapresiasi selesainya pembahasan perubahan UU MD3, pada kesempatan ini Hatta juga ingin berbagi pandangan mengenai latar belakang kesepakatan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Partai Demokrat terkait isu Perppu Pilkada Langsung.

"Hal ini agar tidak menjadi polemik yg kontraproduktif, yg dapat mengganggu keutuhan KMP, sehingga perlu kita sikapi secara proporsional," ujar dia.

Besan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan, beberapa poin pertemuan antara KMP dengan Partai Demokrat, pertama adalah semua parpol yang tergabung dalam KMP telah menandatangani kesepakatan dengan partai berlambang Bintang Mercy itu.

"Masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen," ujar dia. "Saya berprinsip bahwa sebuah perjanjian haruslah kita hormati dan kita laksanakan, karena itulah ukuran integritas kita," tegas Hatta.

Kedua, lanjut Hatta, dirinya berpandangan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut tidak mungkin tidak dipikirkan secara matang oleh masing-masing partai politik

Ketiga, kata Hatta, dirinya yakin semua partai politik berkeinginan untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada di tanah air kita agar tidak menghasilkan pemilihan yang sarat dengan money politics, menimbulkan dampak sosial yang buruk dan bahkan terkadang pasca-pemilu menimbulkan luka antar sesama anggota masyarakat.

"Keempat, demokrasi yang kita jalankan memungkinkan rakyat untuk memilih secara langsung maupun lewat DPRD. Tapi satu hal yang penting, bhw apapun pilihan kita harus melakukan perbaikan, mencegah money politics, dan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan menjadi pilihan rakyat," kata Hatta.

Selain itu, menurut Hatta, sebagai elite politik juga harus mendengar dan mempertimbangkan keinginan rakyat, apakah rakyat menghendaki pemilihan secara langsung atau melalui DPRD. Pada konteks ini, dia tidak ingin memperdebatkan substansi mana yang lebih baik di antara keduanya.

"Tapi yang saya soroti adalah sejauh mana kita (KMP) dapat menghormati kesepakatan yang telah kita buat bersama. Memang terkadang banyak godaan yang dialami seorang pemimpin untuk mengubah sikap atas kesepakatan yang sudah dibuat," ujar Hatta.

"Akan tetapi, bagi saya, justru di sinilah ujian kita, apakah kita dapat menghormati sebuah komitmen. Saya yakin bahwa KMP akan dapat menjaga kekompakannya, walaupun ada potensi perbedaan pandangan," sambung tokoh Muhammadiyah itu.

Menurut Hatta, dalam mengambil keputusan mengenai Perppu Pilkada di paripurna DPR nanti --apabila itu terjadi, bukan berarti telah terjadi perpecahan di dalam tubuh KMP. Apalagi bila ada yang berspekulasi akan ada partai dari KMP yang akan pindah ke KIH.

"Marilah kt berlomba-lomba berbuat kebaikan bagi bangsa ini, dan marilah kita selalu menjaga kesepakatan dan komitmen yg telah kita buat. Dari Makkah Al Mukaromah saya berdoa agar bangsa kita selalu dilindungi Allah SWT. Wassalamualaikum Wr Wb," pungkas Hatta.

Sementara Partai Golkar senidiri menolak semua tudingan tentan penghianat tersebut. Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, langkah menolak Perppu ini merupakan bagian dari keputusan Munas IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali.

Tidak benar Partai Golkar ingkar janji atau mengkhianati kesepakatan dengan Partai Demokrat," kata Tantowi Yahya di Jakarta, Sabtu 6 Desember. (Rmn)