JK Tolak Jadi Ketua Wantim Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menolak secara halus jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar yang diusulkan kubu Agung Laksono. Alasannya, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tak ingin rangkap jabatan di partai.

"Ya saya dengar juga banyak yang mengusulkan itu (mengusulkan jabatan Ketua Wantim Golkar). Walaupun belum sampai ke saya. Tapi tentu semuanya harus dipertimbangkan segala aspek," ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (8/12/2014).

"Khususnya saya dan Pak Jokowi sudah punya keputusan untuk tidak aktif di jabatan politik. Termasuk menteri-menteri. Menteri-menteri semua keluar dari partai, nonaktif dari partai," tegas dia.

‎Saat menyusun Kabinet Kerja, Jokowi-JK meminta agar para menterinya nonaktif dari jabatan struktural partai politik. Hal itu untuk menghindari konflik kepentingan. Oleh karena itu, sebagai pemimpin dari menteri tersebut, JK tak mau memberi contoh buruk.

Meski demikian, JK tetap mengapresiasi usulan tersebut. "Artinya saya bersyukur masih dihargai oleh teman-teman di sana (Golkar)," imbuh JK.

Selain itu, dia juga menampik isu adanya jatah kursi menteri bagi Golkar bila mendukung pemerintahan. Ia menjelaskan kabinet sudah tersusun dan akan sulit merombaknya.

"Ya, tentu kabinet sudah tersusun. Jadi tentu butuh pertimbangan-pertimbangan (kalau mau merombak susunan kabinet). Tentu tidak mudah," tandas JK.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar terpilih versi Munas Jakarta, Agung Laksono mengusulkan agar Jusuf Kalla menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. "Kami usulkan seperti itu. Ini baru wacana belum disampaikan (ke Pak JK)," terang Agung Laksono, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu 7 Desember.