Liputan6.com, Jakarta - Langkah mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi Senin 8 Desember kemarin, disambut positif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP menilai apa yang dilakukan SBY merupakan hal baik dan tepat khususnya menyangkut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada langsung.
"PDIP menyambut baik prakarsa Ketum Partai Demokrat (PD), SBY untuk menemui Presiden Jokowi. Pertemuan tersebut semoga menjadi pintu masuk untuk menjalin kerja sama politik yang lebih komprehensif antara PD dan Pemerintah, di luar kesepakatan mengenai dukungan terhadap Perppu Pilkada langsung," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah, saat dihubungi Selasa (9/12/2014), di Jakarta.
Menurut Basarah, sebagai ketua umum parpol dan juga mantan presiden RI, SBY pasti tahu persis beban Presiden Jokowi dalam memimpin pemerintahan nasional. Sebagai seorang negarawan, lanjut Ahmad, sudah sepatutnya SBY ikut membantu jalannya roda pemerintahan.
Ahmad Basarah mengatakan, kerja sama PD dan pemerintah akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial yang dulu dikampanyekan pemerintahan SBY. Dia juga menegaskan, ada kemungkinan PD bisa dilibatkan dalam pemerintahan jika ada kerja sama yang baik.
"Meskipun Demokrat tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi bukan berarti peluang kerja sama politik akan tertutup. Peluang kerja sama dalam pemerintahan selalu terbuka karena memang cukup banyak spektrum pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan PD ke depan," pungkas Basarah.
SBY dan Presiden Jokowi bertemu di Istana Presiden. SBY didampingi mantan sekretaris kabinet Sudi Silalahi. Dalam pertemuan itu, SBy dan Jokowi antara lain membahas masalah Perppu Pilkada. Di awal pertemuan, SBY mengeluhkan kemacetan arus lalu lintas. (Sun/Yus)
PDIP Berharap Pertemuan SBY dan Jokowi Jadi Awal Kerja Sama
Ahmad Basarah mengatakan, kerja sama PD dan pemerintah akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial.
Advertisement