Program Gerakan Hidup Sederhana MenPAN-RB Disambut Positif

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengeluarkan surat edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana, menuai pujian. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Study Inspirasi Indonesia (Laksindo) Afifudin mengatakan, kebijakan tersebut sangat berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Terobosan yang dilakukan MenPAN merupakan kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK sedang berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, di mana membutuhkan anggaran besar yang harus di alokasikan untuk menunjang berbagai fasilitas bagi rakyat," ujar Afifudin saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (12/12/2014).

Selain itu, menurut dia, kebijakan tersebut juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, di mana memanfaatkan uang rakyat bukan lagi untuk kepentingan pribadi semata.

"Kita sudah saatnya untuk tidak menghambur-hamburkan uang rakyat, dan kita harus terus mengawal pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyat kecil yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, dan uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah harus dikembalikan ke rakyat, berupa program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas dia.

Selain itu, Lanjut Afifudin, pelarangan pejabat dan PNS untuk rapat di hotel merupakan hal wajar karena fasilitas pemerintah banyak yang memadai dan mewah.

"Pada saat sekarang semua gedung perkantoran pemerintahan bangunannya sangat mewah dengan beragam fasilitas untuk rapat. Mungkin para birokrat dan PNS untuk sementara akan kaget, tapi nanti lama-kelamaan juga akan merasakan enak kalau rapat di gedung sendiri yang sudah dikenal," jelas dia.

Meski demikian, Afifudin mengingatkan, kebijakan tersebut jangan menjadi sangat kaku. Jika ada yang tidak bisa ditampung, bisa saja rapat di luar. Selain itu, Afifudin juga mengingatkan jangan hanya memperketat aturan bagi PNS, tapi PNS yang sudah bekerja dengan baik bisa diberikan reward.

"Mereka yang berprestasi dan yang memiliki etos kerja tinggi, harus dipromosikan mendapatkan beasiswa pendidikan guna meningkatkan kualitas para birokrasi dan PNS kita. Artinya mengubah birokrat priyayi menjadi birokrat melayani," pungkas Afifudin. (Sun/Mut)