Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto melakukan orasi kebangsaan dalam kegiatan Demokrasi Tanpa Korupsi 2014 yang digelar Indonesian Corruption Watch (ICW) hari ini.
Ahok mengemukakan pendapatnya, kenapa tindak korupsi masih marak di Indonesia, di tengah-tengah demokrasi yang terus digalakkan segenap pihak.
"Kenapa demokrasi kita tidak bisa tanpa korupsi? Karena sistem kita dikebiri," tegas Basuki alias Ahok di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014).
Dia menjelaskan, sistem-sistem yang seharusnya digunakan mencegah tindak korupsi selama ini terkesan tumpul. Seperti kewajiban pejabat publik melaporkan hartanya melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dinilainya tidak cukup kritis.
Menurut dia, seharusnya LHKPN tak hanya mencocokkan jumlah dan besaran harta, tetapi lebih dalam menanyakan dari mana harta si pejabat berasal.
"Makanya bagaimana caranya? Saya usul dalam UU Pilkada dimasukkan hasil ratifikasi PBB lawan korupsi," kata Ahok.
Sementara, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto mengakui memang demam antikorupsi saat ini sudah mulai marak. Namun, jangan sampai hanya sekadar demam yang akhirnya nanti sembuh dan hilang, tetapi antikorupsi harus dijadikan layaknya virus yang menggerogoti hingga bisa menaklukkan korupsi.
"Demokrasi hari ini telah dibajak dengan korupsi. Bagaimana melibatkan partisipasi publik untuk bersama-sama menaklukkan korupsi karena itu bukan masalah penegak hukum saja," ucap Bambang. (Riz)
Penyebab Maraknya Korupsi di Indonesia Menurut Ahok
Ahok mengemukakan pendapatnya, kenapa tindak korupsi masih marak di Indonesia, di tengah-tengah demokrasi yang terus digalakkan.
Advertisement